- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk menjadi jembatan komunikasi antara tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).
Penunjukan Wiranto itu diungkap ketua tim 7 GNPF, Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa sore, 27 Juni 2017.
"Presiden menunjuk langsung setelah ini ada komunikasi yang baik dan tak tersumbat melalui Menkopolhukam," ujar Bachtiar.
Bachtiar mengatakan, Jokowi menunjuk Wiranto saat tim 7 GNPF bertemu dan berdialog dengan Presiden pada Minggu, 25 Juni 2017.
Setelah adanya jembatan komunikasi itu, tim 7 GNPF berharap ke depannya, dialog serupa benar-benar bisa dilakukan. Apalagi dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengakui, dialog seperti itu, seharusnya sudah dilakukan saat aksi digelarnya aksi 4 November 2016 (411).
Sehingga aksi massa turun ke jalan lanjutan, seperti yang terjadi pada 2 Desember 2016 atau 212, tidak terjadi.
"Kenapa ini kami pertegas? Karena Presiden sempat tiga kali saya hitung berkata begini 'seandainya terjadi dialog di antara kita di 411 mungkin tidak ada 212, tidak ada ini-ini'," kata Bachtiar.
Dari pertemuan itu, Bachtiar menilai sebenarnya ada keinginan dari Presiden untuk dilakukan sebuah dialog pada saat aksi massa berlangsung di Jakarta. Tapi, Bachtiar merasa ada sesuatu hal yang menghambat terjadinya komunikasi antara Jokowi dengan ulama.
"Dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. 'Setiap saya ke daerah saya selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama'. Karena Presiden bilang, 'yang berani menegur saya, menasihati saya ulama, jadi saya perlu mendengarkan ulama'," kata Bachtiar menirukan ucapan Jokowi.
