TUTUP
TUTUP
METRO

Ahok Tolak Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Istilah tim sinkronisasi tidak ada dalam pemerintahan.
Ahok Tolak Tim Sinkronisasi Anies-Sandi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (VIVA.co.id/ Danar Dono)

VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka pintu bagi tim sinkronisasi bentukan gubernur terpilih periode 2017- 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Saifullah akan mengundang rapat tim sinkronisasi untuk membicarakan program 100 hari Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Nanti kita undang rapat (tim sinkronisasi). Nanti seizin Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) tentu. Kita undang nanti apa (program) yang bisa dimasukkan," kata Saifullah di Balai Kota, Jakarta, Senin 8 Mei 2017.

Menurut dia, program dari Anies-Sandi sebenarnya baru bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sementara APBD Perubahan 2017 yang akan dibahas awal Juni masih menjadi tanggung jawab Ahok-Djarot.

Kendati demikian, kata dia, tim sinkronisasi Anies diizinkan untuk memberi masukan terkait program-program yang bersangkutan. Nantinya, hal itu akan diputuskan dalam paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Terkait program seratus hari gubernur terpilih kalau ada, itu barang kali nanti bisa dibicarakan antara tim sinkronisasi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Ahok mengaku masih belum mengerti rencana Anies-Sandi membentuk tim sinkronisasi. Menurut dia, istilah tim sinkronisasi tak pernah ada dalam pemerintahan, di mana ada masa transisi pergantian pimpinan usai pelaksanaan Pilkada. "Ya mana ada istilah (sinkronisasi) kayak begitu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 9 Mei 2017.

Ahok menegaskan, tim sinkronisasi atau pun tim transisi yang sempat dilontarkan Anies-Sandi tak bisa dilakukan selama dia masih menjabat Gubernur DKI aktif. Hal itu pun berlaku jika keduanya berniat merobak pejabat jika resmi dilantik Oktober nanti.

Menurut Ahok, ada aturan yang menyatakan pergantian pejabat baru bisa dilakukan atas seizin Menteri Dalam Negeri. "Orang baru masuk juga nggak bisa ganti PNS kok, mesti 6 bulan. Dia bukan kaya menteri, bukan kaya Presiden. Masuk ganti? Nggak," ujar Ahok menegaskan.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim sinkronisasi oleh Anies-Sandi akan dirumuskan dalam pekan ini. Tim akan bekerja untuk menyelaraskan program kerja miliknya dengan apa yang dimiliki Pemerintah Provinsi. Gubernur DKI Jakarta terpilih Periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan alasan membentuk tim sinkronisasi menjelang awal kepemimpinannya pada Oktober 2017 mendatang. Pentingnya pembentukan ini lantaran perlunya ada penyesuaian program lama dan baru.

"Tim sinkronisasi ini bukan seperti tim transisi (Presiden). Karena dia hanya melakukan sinkronisasi di masa awal, sebab ada kesenjangan antara periode fiskal Pemda dengan periode pemerintahan," kata Anies saat berkunjung ke komplek Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 6 Mei 2017.

Ia menuturkan, sinkronisasi program diperlukan dalam membentuk pemerintahan daerah yang baru. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memastikan tidak akan ada tim transisi yang menduduki posisi tertentu di pemerintahan daerah nanti. (mus)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP