Ahok Ingatkan Anies-Sandi Tak Bisa Langsung Ganti Pejabat

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai tim transisi yang ingin dibentuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak sejalan dengan sistem pemerintahan daerah, apalagi bila ingin langsung merombak pejabat. Menurut Ahok, pembentukan tim transisi untuk merealisasikan janji kampanye bisa saja dilakukan, asalkan tidak mengubah kebijakan yang sudah ia susun selama lima tahun menjabat. 

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh

Apalagi masa jabatan Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful HIdayat, masih berlangsung hingga Oktober 2017. Maka masih ada pekerjaan rumah yang harus mereka kebut untuk dituntaskan. 

"Ini bukan (pergantian) Presiden, bukan Presiden kok. Transisi gimana? Emang kamu Presiden? Kita bukan Presiden ganti menteri, kamu masuk enggak bisa ganti kepala dinas langsung," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 8 Mei 2017. 

Heru Budi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Usai Cuti Lebaran

Ahok melanjutkan, kalau pun pergantian jabatan di pemerintahan DKI ingin dirombak pasangan Anies- Sandi ketika sudah menjabat, itu harus melalui mekanisme yang ada. Perombakan jabatan baru bisa dilakukan, ketika mereka sudah menjabat selama delapan bulan. Dan itu juga harus melalui persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. 

Menurut Ahok, pemerintahan provinsi yang dia pimpin tidak sama dengan pemerintahan yang dipimpin presiden. "Kalau presiden [baru] masuk, semua Menteri ganti. Ini tidak," kata Ahok. 

Pemprov DKI Tiadakan CFD Besok karena Masih Cuti Lebaran

Perombakan Pejabat

Sebelumnya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, mengungkapkan tim bentukannya itu hanya untuk membangun komunikasi dengan pemerintahan saat ini, agar segala bentuk program kampanyenya bisa dimasukkan ke dalam APBD 2018 dan APBD Perubahan 2017. 

Namun di sisi lain, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies - Sandi, Mohammad Taufik, menyatakan perombakan pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mungkin dilakukan saat setelah masa jabatan resmi Gubernur berakhir. 

Ia merasa banyak pejabat DKI tak satu pandangan dengan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih ketika nanti sejumlah program prioritas akan dijalankan.

"Pastilah [dirombak], masa enggak ada? Harus yang se-visi dong dengan Gubernur. Tidak mungkin dong orang lain," kata Taufik, yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 April 2017. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya