- VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI, Jusuf Kall, menyebut, kegiatan yang dinamai 'Tamasya Al Maidah' yang akan diselenggarakan pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada Rabu, 19 April 2017, bisa menimbulkan masalah.
Acara ini rencananya akan diikuti massa yang sebelumnya merupakan peserta aksi Bela Islam. Kegiatan berupa pemantauan setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya 13.034 di seluruh Jakarta. Panitia mengklaim akan ada minimal 100 orang yang melakukan pemantauan di setiap TPS.
JK berpandangan, kedatangan massa dalam jumlah tidak sedikit ke sekitar TPS, bukan merupakan suatu hal yang baik. Apalagi, jika massa itu bukan merupakan penduduk asli kawasan di sekitar TPS.
"Kalau (massa) datang dari luar, nanti tidak mendukung (pelaksanaan Pilkada). Tapi nanti malah jadi masalah justru," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.
Menurut JK, kedatangan massa dari luar Jakarta untuk memantau proses demokrasi, yang dilaksanakan rakyat Jakarta, akan menimbulkan persepsi rakyat Jakarta tidak bisa mandiri dalam memastikan Pilkada DKI berlangsung demokratis.
JK berpendapat bahwa akan lebih baik pemantauan pilkada dilakukan secara mandiri oleh warga di sekitar lokasi TPS. JK membuat perhitungan jumlah massa yang memantau jalannya pemungutan hak suara, dari penyaluran hak pilih hingga penghitungan perolehan suara, akan sama besarnya dengan rencana jumlah massa Tamasya Al Maidah.
Hal itu bisa terjadi misalnya jika 50 persen warga yang telah menyalurkan hak pilihnya, kembali ke TPS guna memantau proses penghitungan suara. Menurut JK, hal itu tidak akan menimbulkan masalah, karena massa pemantau suara adalah warga asli yang tinggal di sekitar TPS.
"Seperti saya katakan tadi, jadi kalau 10 persen saja penduduk Jakarta, atau setengah saja yang pergi ke TPS untuk melihat perhitungan itu, (maka jumlah massa pemantau) bisa lima juta orang, atau tiga sampai empat juta orang. Luar biasa," ujar JK. (mus)
