- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, jumlah keseluruhan personel pengamanan untuk pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua pada Rabu, 19 April 2017 mencapai 65.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari personel polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat keamanan pemerintah daerah serta perlindungan masyarakat (Linmas).
Menurut Tito, jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah personel pengamanan yang dikerahkan untuk menjaga aksi-aksi massa besar di Jakarta beberapa waktu belakangan.
"Intinya kita melakukan pengamanan dengan kekuatan lebih kurang 65.000 (personel). Polri dan TNI sendiri jumlahnya lebih dari 30.000. Itu sudah cukup banyak itu. Lebih banyak dari (aksi) 212 dan lain-lain. Lebih dari 30.000," ujar Tito di Kompleks Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta, Senin, 17 April 2017.
Menurut Tito, 65.000 personel itu sebagian akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya mencapai 13.034 TPS di seluruh Jakarta. Setiap TPS, minimal akan dijaga masing-masing satu personel dari tiap satuan.
Tito mengatakan, kehadiran personel pengamanan di tiap TPS ditujukan untuk mencegah kehadiran massa yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Tito mengatakan, pemerintah mengantisipasi pengerahan massa dalam pemungutan suara memilih gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2017 hingga 2022. Sebelumnya beredar publikasi adanya kelompok massa yang akan hadir di aksi Bela Islam tanggal 19 April 2017 dalam kegiatan yang dinamakan Tamasya Al Maidah.
"Kehadiran massa yang terlalu besar di TPS pasti akan memberikan kesan intimidatif. Baik psikis, paling tidak psikologis. Nah ini tidak boleh. Itu akan men-downplay atau mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan terutama kebebasan pemilih. Pemilih harus bebas dari apa pun untuk memilih siapa pun juga. Nah, itu esensi dari demokrasi ya," ujar Tito.
Kapolri menjelaskan, personel-personel lain akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis termasuk setiap markas Polsek dan Polres. Tito mengatakan, pemerintah ingin memastikan tahap akhir rangkaian Pilkada DKI tidak mengalami gangguan.
"Saya juga sudah koordinasi dengan bapak Panglima (TNI) dan Pak Menko Polhukam untuk pengamanan-pengaman (akan dikerahkan) kekuatan cadangan apabila diperlukan," ujarnya menambahkan. (mus)
