- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok memaparkan cara dia menyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau APBD yang harus transparan sesuai dengan peruntukkan pembangunan.
Menurutnya, dengan menggunakan sistem teknologi informasi dalam penganggaran, atau e-budgeting pada masa pemerintahannya tak lain untuk mencegah adanya penyalahgunaan uang rakyat.
Hal itu dikatakan Ahok, merespons pertanyaan moderator dalam acara debat final Pilkada DKI terkait perencanaan APBD yang kerap terbentur kepentingan DPRD.
"Bagi kami sebetulnya, tidak terlalu susah bagaimana kita 2015, membuat transparansi mengunakan e-musrembang ada di Jakarta Smart City," kata Ahok, saat debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.
Ahok mengatakan, permasalahan yang pernah dia hadapi dengan DPRD dalam penyusunan anggaran hanya soal uang negara yang tidak dialokasikan sesuai peruntukannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, kebanyakan anggota DPRD melakukan tugasnya dengan tepat, namun memang ada beberapa oknum yang dinilai tidak bekerja dengan transparan.
Ahok menjelaskan, dia sempat berhadapan dengan DPRD tentang penyusunan APBD. Ahok saat itu mengeluarkan peraturan gubernur untuk merealisasikan anggaran, karena tidak melanggar aturan.
Atas tindakannya tersebut, kata Ahok, dia mampu melakukan penghematan yang lalu dialihkan untuk program-program kesehatan masyarakat.
"Ketika tidak ada kesepakatan dengan Dewan, ada Undang Undang yang mengatur kepala daerah mengeluarkan pergub. Itu yang kami keluarkan," kata dia.
"Karena banyak juga anggota Dewan yang baik. Itu, karena oknum tertentu saja yang punya kepentingan," lanjut Ahok. (asp)
