Soal Dana CSR, Ahok Nilai Kritikan Fahri Hamzah Lucu

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • Eduward Ambarita - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjawab kritikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut pembangunan di Jakarta selama ini banyak menggunakan kontribusi pihak swasta.

2 Alasan PDIP Jagokan Ahok Kembali Pimpin Jakarta 2024

Menurut Ahok, cara tersebut tak menyalahi aturan. Sebab hal itu ditempuh karena merupakan tanggung jawab pihak swasta pada lingkungan tempat mereka beroperasi atau biasa dikenal Corporate Social Responsibility (CSR).

"Aku juga enggak ngerti ya, orang mau kasih barang kok dibilang bahaya. Gimana yang berbahaya," kata Ahok di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat, 31 Maret 2017.

Ayu Thalia Tunjukan Bukti Memar Kaki Diduga Dianiaya Nicholas Sean

Ahok yang juga calon gubernur petahana itu menyebutkan, pihaknya tak pernah memaksa bagi perusahaan jika ingin memberikan dananya untuk kepentingan publik di Jakarta. Pemberian itu, kata Ahok, berdasarkan kerelaan perusahaan atau pihak mana pun bila ingin menyumbang.

"Kalau orang mau sumbang kami ambil, apa yang bahaya. Kalau Pak Fahri Hamzah mau sumbang Kalijodo 1.000 biji RPTRA juga aku terima. Kapan dia mau sumbang, aku jamin tidak langgar aturan," ujarnya. 

Jawaban Tegas Ahok Soal Stop Kartu Kredit Pertamina Limit Rp30 M

Ahok menyatakan, kontribusi dari pihak swasta tak perlu melaporkan kepada DPRD. Sebab, setiap pemberian swasta yang diberikan kepada DKI, sudah pasti dicatat sebagai aset dan kemudian dilakukan tahapan audit.

"Sekarang kalau orang mau sumbang mesti tanya DPRD. Dari mana dasarnya? Kan bukan nyumbang duit. Masa mau nyumbang mesti tanya DPRD semua. Jadi lucu juga kan," kata Ahok. 

Sebelumnya, Politikus PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menilai konsep pembiayaan infrastruktur saat Ahok menjadi gubernur adalah tindakan yang tak sesuai aturan.

Menurutnya, dalam aturan pemerintahan segala pembiayaan belanja untuk kepentingan publik hanya bisa dikeluarkan dari APBD. Ahok dianggap melanggar, lantaran banyak menggunakan dana korporasi untuk kepentingan publik tanpa melibatkan legislatif.

"Baru nonton debat #pilgubDKI di tengah kemacetan jalan tadi. Wah bahaya konsep Basuki soal pembiayaan #nonBudgeter," kata Fahri mengutip tulisannya di akun Twitter @fahrihamzah. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya