- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyebut sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di Ibu Kota tidak hanya menguras energi pemerintah daerah dalam hal pengamanan. Lebih dari itu, aksi demonstrasi ribuan massa yang turun ke jalan terjadi belakangan ini juga mengakibatkan terkurasnya anggaran daerah.
"Kalau Anda makin banyak demo, itu pasti akan mengurangi jatah untuk pembangunan. Karena demo itu untuk menanganinya, yang demo butuh keluar duit, yang menangani (keamanan) juga keluar duit. Pasti. Sekali action lalu, misalnya bisa abis miliaran," kata Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.
Sumarsono menyampaikan, biaya keamananan seperti kebutuhan logistik aparat dalam aksi demonstrasi bisa saja dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Meski tak melarang aksi tersebut, namun dia mengingatkan, biaya-biaya tak terduga untuk pengamanan seperti itu bisa diurungkan mengingat rencana pembangunan Jakarta masih membutuhkan biaya besar.
"Aspirasi kami hargai, tapi di sisi lain kita juga ditugaskan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Jadi saya kira saling menghargai penting, kalau aspirasi bisa disampaikan tanpa demo itu lebih baik, jadi semua bisa dioptimalkan termasuk anggaran untuk pelayanan publik," ujarnya.
Meski pengamanan demonstrasi ini tak dianggarkan rutin tiap tahunnya dalam APBD, namun kegiatan itu bisa mengubah alokasi anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu kemudian, ia gambarkan bisa berdampak pada anggaran pada program-program penting pemerintah di bidang pembangunan manusia.
"Pasti akan keluar uang. Dan uangnya terpaksa yang harusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk rakyat terpaksa dialihkan menangani demo. Jadi makin banyak demo makin berkurang biaya pelayanan utk masyarakat dan pelayanan publik," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah elemen massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam berencana akan kembali turun ke jalan yang ia sebut Aksi 313. Aksi yang bakal digelar pada Jumat 31 Maret 2017 itu, hampir serupa dengan aksi sebelumnya yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diberhentikan sebagai gubernur non aktif. Permintaa ini didasarkan atas status Ahok sebagi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.
Ketika Massa Bela Tauhid dan Cinta Pancasila Berdamai di Lombok
Massa sepakat menolak ideologi di luar pancasila dan politisasi agama.
