- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Kedua calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kembali dipertemukan di debat "satu lawan satu", dalam sebuah acara yang digelar salah satu stasiun televisi swasta.
Keduanya terlihat mengutarakan programnya masing-masing, demi meluluhkan hati warga Jakarta. Tak jarang debat sengit tak terelakkan terjadi saat keduanya bersinggungan pendapat dan program. Salah satu tema yang cukup menarik perhatian adalah integrasi moda transportasi umum di Ibu Kota.
Anies dalam kesempatan itu menawarkan, bahwa dengan programnya yang bernama OK-OTrip, nantinya semua moda transportasi di Jakarta akan dibuat terintegrasi, baik dalam hal konektivitas maupun dalam hal pembayaran.
"Kita mengharapkan semua transportasi di Jakarta terintegrasi, sehingga kalau naik angkot (angkutan kota) bisa pindah ke minibus atau bus besar dalam satu sistem, sehingga pembayarannya nyambung. Karena yang ada saat ini tidak seperti itu," kata Anies, di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2017.
Anies juga sempat menyindir inkonsistensi Pemerintah Provinsi DKI di bawah Ahok, yang sebelumnya mengaku akan menghapuskan moda angkutan kota atau angkot, namun kemudian berbalik mengatakan bahwa mereka akan mengatur masalah angkot ini agar juga bisa terintegrasi dengan moda angkutan lainnya. "Kita akan membantu agar bagaimana 13 ribu angkot ini juga bisa merasakan manfaatnya, termasuk dalam hal terintegrasi dengan minibus dan lain sebagainya," kata Anies.
Anies menilai, konsep integrasi transportasi ini sejak 2012 belum juga dibahas oleh Pemprov DKI secara serius, sampai masuk ke masa kampanye Pilkada DKI yang akhirnya justru dijadikan sebagai salah satu program bahan kampanye petahana.
"(Pemprov DKI saat ini) Sudah tiga tahun di Jakarta, tapi baru bulan-bulan terakhir ini saja memikirkan integrasi ini. Untung ada masa kampanye, kalau enggak ada, ya enggak akan muncul masalah integrasi transportasi ini, saya kira," ujarnya.
Menanggapinya, Ahok menegaskan bahwa sebenarnya model integrasi antarmoda angkutan umum di Jakarta sudah dibahas pihak Pemprov DKI sejak tahun 2013 silam. Hal itu dibuktikan dengan pembentukan PT Transjakarta, guna mengaplikasikan model integrasi transportasi tersebut, sesuai undang-undang lalu lintas yang dikeluarkan pada tahun 2009.
"UU lalu lintas itu lahir tahun 2009, maka pada 2013 kami bikin PT Transjakarta, dan dari 2014 sampai hari ini kebetulan pas dengan ultah (ulang tahun) PT Transjakarta yang ketiga. (Model integrasi transportasi) Itu sudah kita lakukan dengan sejumlah upaya pembenahan, agar bisa mengakomodir itu semua," kata Ahok.
"(Kalau soal) Angkot ini kita ketahui memang sulit untuk melakukan hal tersebut, karena standar pelayanan minimal atau SPM-nya juga tidak ada. Jadi PT Transjakarta hari ini menjadi perusahaaan swasta yang sahamnya dimiliki Pemprov, untuk membantu angkot dan sebagainya dalam hal tersebut," ujarnya. (mus)
