- VIVA.co.id/Purna Karyanto
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus Calon Gubernur petahana Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama membantah pernyataan Anies Baswedan yang juga pesaingnya di Pilkada DKI yang menyebutkan sistem informasi atau open governance pada masa pemerintahan Ahok tak terbuka kepada publik.
Menurut Ahok, Pemerintah Daerah DKI di bawah kepemimpinannya sudah menyiapkan sistem informasi yang komprehensif sehingga masyarakat sebetulnya bisa mengetahui dengan rinci program kerja hingga besaran anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Jakarta.
"Sekarang kamu lihat saja. Terus open governance akan menghasilkan partisipasi publik tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua," kata Ahok di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 27 Maret 2017.
Lantas Ahok membeberkan sejumlah sistem informasi yang dirancang pada masa pemerintahannya. Proses penganggaran di DKI, kata Ahok, sudah menggunakan sistem berbasis online atau e-budgeting sehingga memimalisir adanya pencurian uang negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Ahok, cara itu efektif karena mewajibkan pemegang anggaran dan pihak ketiga (perusahaan) harus menggunakan transaksi nontunai dalam setiap pengadaan barang dan jasa. "Misal kami bisa tahu ada korupsi UPS (Dinas Pendidikan) karena ada e-budgeting," ujarnya.
Tak hanya itu, lewat aplikasi Qlue dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) berbasis elektronik, Ahok juga mengklaim masyarakat bisa berpartisipasi atas usulan program atau masalah di wilayahnya. Salah satu hasil konkret penerapan tersebut adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA yang diwujudkan atas usulan masyarakat sendiri.
"Saya enggak ngerti apa yang dianggap kita enggak open governance. Apa kurang open lagi," ujarnya.
Sebelumnya, calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik tata kelola pemerintahan saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, khususnya terkait keterbukaan informasi dalam hal pembangunan di Jakarta.
Anies menganggap, selama ini Jakarta belum melibatkan partisipasi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan terlebih saat menyusun kebijakan.
"Bayangkan APBD di Jakarta ini sampai ke tingkat kelurahan kita akan tahu (berapa). Misalnya di kelurahan saya (Cilandak Barat), alokasinya apa saja tahun ini. Dan itu nanti yang awasi ya semua warga," kata Anies saat bicara rencana programnya. (mus)
