- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Selasa, 14 Maret 2017.
Sidang hari ini merupakan sidang ke-14 yang akan dijalani oleh pria yang akrab disapa Ahok. Pada persidangan kali ini, Ahok masih diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan bagi.
Rencananya, dalam sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi atau ahli meringankan itu, pihak Ahok akan menghadirkan lima orang saksi atau ahli. Namun belum dapat dipastikan apakah kelima saksi atau ahli meringankan itu hadir seluruhnya dalam persidangan hari ini.
"Kita harapkan hadir semua," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi, Selasa 14 Maret 2017.
Kelima saksi atau ahli meringankan yang akan dihadirkan pihak Ahok dalam sidang hari ini hampir seluruhnya berasal dari Belitung Timur, lokasi di mana Ahok pernah menjabat sebagai Bupati. Lima orang tersebut yakni, ahli hukum pidana Edward Omar Sharif Hiariej dari Universitas Gaja Mada (UGM) Yogyakarta, dua orang Pegawai Negeri Sipili (PNS) di Bangka Belitung, Juhri dan Ferry Lukmantara, seorang sopir bernama Suyanto yang berasal dari Belitung Timur, serta teman Sekolah Dasar (SD) Ahok bernama Fajrun yang juga berasal dari Belitung Timur.
Jaksa berharap seluruh saksi atau ahli yang rencananya akan dihadirkan pihak Ahok hari ini dalam persidangan dapat hadir seluruhnya guna mempersingkat rangkaian persidangan. "Tapi bagaimana pun kita berharap mereka yang dipanggil tidak berhalangan," kata Hasoloan.
Untuk diketahui, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama. Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
