- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id – Proyek pembuatan Elektronik KTP (e-KTP) menelan biaya hampir Rp6 triliun. Jumlah tersebut merupakan nilai yang sangat besar.
Namun di balik besarnya anggaran tersebut, proyek e-KTP tidak berjalan mulus. Di beberapa wilayah, banyak warga yang masih kesulitan untuk mendapatkan e-KTP sebagai tanda identitas pengganti KTP lama.
Salah satu warga kelurahan Pabuaran, Cibinong, bernama Solihin, mengaku sudah hampir 5 tahun e-KTP yang diurusnya belum juga jadi. "Sudah dari awal waktu itu buat 2012, sampai sekarang enggak jadi-jadi. Sudah sempat tanya RT nya tapi katanya memang pembuatannya lama," kata Solihin, Kamis 9 Maret 2017.
Warga lainnya yang juga mengalami kesulitan saat membuat e-KTP yaitu Simon Tobing. Warga Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, itu sudah tiga tahun menunggu e-KTP yang diurusnya. Namun sampai sekarang tidak ada hasil.
Simon sempat menanyakan kepada petugas kelurahan. Namun pria berbadan besar tersebut malah mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan.
"Saya sudah tiga tahun mengurus, tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi. Sudah tanya ke Kelurahan, malah disuruh ke Dinas Dukcapil. Kita malah dipontang-panting begini, dari RT, disuruh ke Kelurahan, di Kelurahan, disuruh ke Dinas Dukcapil, katanya nanti difoto lagi nanti di sana. Saya merasa sangat dirugikan, rugi waktu juga," ujar Simon.
Sementara itu, warga lainnya, Sumantri, menceritakan pengalaman kurang mengenakkan saat mengurus e-KTP. Selain karena waktunya yang lama, ia juga mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum petugas kelurahan saat itu.
"Saya mengurus e-KTP saja waktu itu 3 bulan baru bisa jadi. Itu juga enggak langsung jadi begitu saja. Kita dimintai sama oknum petugas kelurahan. Waktu itu Rp300 ribu satu KTP. Baru itu bisa jadi," ujarnya.
Akibat lamanya pengurusan e-KTP, Mantri mengaku menjadi kesulitan mengurus berkas yang diperlukan, baik untuk keperluan pekerjaan maupun untuk pengurusan kendaraan bermotor. "Pajak kendaraan saya jadi terbengkalai, sampai akhirnya kena denda karena waktu itu kan KTP-nya lagi diurus. Jadi enggak bisa urus pajak," ujarnya. (one)
