- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki berubahnya rute pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Fase II dianggap bermuatan politis.
Hal itu dikatakan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat dimintai tanggapannya setelah niat Pemprov meminta persetejuan anggaran tambahan kepada legislatif yang akhirnya tertunda.
"Kalau sekarang anggota dewan yang menghalangi itu, kamu (DPRD) mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gua," kata Ahok di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2017.
Ahok menilai, alasan pemerintah daerah menambah trase hingga membangun Stasiun atau Depo sampai ke Ancol Timur lantaran tidak adanya tempat di kawasan Kampung Bandan.
Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu diketahui sudah diserahkan ke pihak lain, meski awalnya direncanakan untuk stasiun terakhir MRT pada fase II.
"Kalau di Kampung Bandan, lahan punya KAI tidak beres gimana. Dia kerja sama dengan swasta gimana," ujar Ahok.
Dalam rapat antara pimpinan DPRD dengan pemerintah daerah DKI, Selasa 7 Maret 2017, akhirnya kembali dilaksanakan setelah pemboikotan empat fraksi menolak mengadakan rapat dengan SKPD.
Rapat yang membahas rencana pembiayaan pembangunan transportasi berbasis kereta listrik atau Mass Rapid Transit (MRT) pada Fase II, rute Bundaran HI hingga Ancol Timur mengalami perubahan dari semula hanya Bundaran HI - Kampung Bandan dengan delapan Stasiun kemudian menjadi 12 Stasiun sampai ke Ancol Timur.
Rapat yang saat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Muhammada Taufik, berencana mengajukan niatnya membentuk panitia khusus. Dia tak terima karena pemerintah tak konsisten dengan kajian awal yang hanya memutuskan pembangunan dari Bundaran HI - Kampung Bandan.
Dengan penambahan stasiun sampai ke Ancol Timur, akhirnya pemerintah daerah perlu mengeluarkan biaya hingga Rp31,7 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp17,3 triliun. Pembiayaan itu diperoleh dari pinjaman luar negeri, dengan skema pembayaran angsuran sebanyak Rp800 miliar yang akan dibayarkan tiap tahunnya selama 30 tahun dari pengeluaran APBD.
Dari total Rp 31,7 triliun, pemerintah daerah akan dibebani membayar utang sebanyak 51 persen atau setara dengan Rp 16,1 triliun, sementara 49 persen sisanya merupakan tanggungan pemerintah pusat dalam bentuk hibah.
"Itu yang perlu didalami. Saya ingat dulu katanya kajian tidak sampai Ancol Timur. Kalau dibandingkan, saya kira DPRD akan dalami dengan Pansus. Supaya bisa dibicarakan detail. Tadinya saya kira ini dananya dari pemerintah pusat tapi ternyata pemerintah daerah," kata Taufik.
