- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terima dengan pernyataan kompetitornya Sandiaga Uno, yang menyebut di bawah kepemimpinannya pembangunan Jakarta hanya mengakomodir orang kaya.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, sejumlah kebijakan dibuatnya telah banyak membantu masyarakat, salah satunya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program itu, kata Ahok, dapat meringankan kebutuhan hidup golongan kelas bawah dengan bantuan dari uang yang dikeluarkan pemerintah daerah.
"Sekarang masih ada tidak ketemu orang pakai tas butut, sepatu butut di gang-gang sempit. Ada tidak orang minjam duit sama bosnya kalau sakit, atau ke pegadaian pas anaknya mau sekolah. Mana ada. Jadi yang saya urusin siapa?" kata Ahok di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2017.
Lantas ia pun kemudian menjelaskan terkait kebijakan terbarunya yang membebaskan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bawah nilai jual objek pajak (NJOP) Rp2 miliar. Kebijakan tersebut, kata Ahok, merupakan keringan bagi warga untuk mendapatkan sertifikat secara resmi dari tanah yang ia miliki.
Program-program tersebut lah yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah juga membebaskan pungutan biaya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki tempat tinggal di bawah nilai Rp1 miliar.
"Terus yang dibebasin PBB Rp1 miliar, BPHTB Rp2 miliar itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya kena pajak mahal kok, progresif segala macam," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan, kebijakan-kebijakan saat Jakarta dijabat Ahok dianggap menguntungkan korporasi besar. Sandiaga yang juga pengusaha itu, menyindir Pemprov DKI telah menerapkan sistem lelang konsolidasi terkait proyek-proyek dengan nilai tak besar kemudian digabungkan dalam satu paket pekerjaan.
Akibatnya, Lanjut Sandiaga, banyak perusahaan-perusahan kecil yang ingin berkompetisi tak bisa ikuti tender karena telah diambil perusahaan besar. "Program lelang konsolidasi jelas tidak memihak UMKM. Lelang konsolidasi mengangkat jumlah yang tidak bisa dijangkau pelaku UMKM," kata Sandiaga, Selasa 7 Maret 2017.
