- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari lalu telah usai. KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara pun telah menegaskan bahwa pesta demokrasi di Ibu Kota Jakarta ini akan berlangsung dua putaran.
Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustiyati, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama telah berhasil menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke TPS pada Pilkada lalu.
"Partisipasi masyarakat dalam Pemilukada kemarin meningkat menjadi 75,75 persen jika dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang juga berlangsung dua putaran. Putaran pertama Pilkada 2012 itu tingkat partisipasi publik mencapai 64,6 persen. Dan pada putaran kedua 2012 meningkat menjadi 66.8 persen," kata Khoirunnisa di Kantor Perludem, Jakarta Selatan, Senin, 27 Februari 2017.
Kendati demikian, lanjut Khoirunnisa, meningkatnya jumlah partisipasi publik untuk datang ke TPS-TPS dalam Pilkada DKI putaran pertama kemarin, tidak menjadi jaminan pelaksanaan Pilkada putaran kedua 19 April mendatang, jumlah partisipasi pemilih akan terus mengalami peningkatan.
"Sehingga PR KPU DKI adalah pada putaran kedua nanti KPU harus mendata ulang daftar pemilih tetap agar tidak terjadi kasus-kasus seperti putaran pertama lalu. Khususnya pemilih yang tinggal di apartemen-apartemen dan perumahan elite yang memang aksesnya masih sulit dijangkau," ujarnya.
Lebih jauh ia katakan, institusinya telah melakukan penelitian penyebab masih adanya masyarakat Jakarta yang tidak datang ke TPS ketika Pilkada lalu. Menurutnya, ada tujuh faktor yang menjadi penyebab masyarakat enggan datang ke TPS-TPS pada putaran pertama lalu.
"Meskipun KPU sudah bekerja ekstra untuk melakukan sosialisasi, kami menafsirkan ada 7 penyebab utama orang tidak datang ke TPS kemarin," kata Khoirunnisa.
Pertama, faktor pemahaman teologis. Menurutnya, pemahaman teologis masyarakat Jakarta menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan datang ke TPS. Terlebih lagi, lanjut Khoirunnisa, Pilkada DKI Jakarta juga diikuti dengan pertarungan issu yang terkait dengan teologi.
Kedua, protes masyarakat kepada partai politik dan elite politik yang dianggap tidak pernah memberikan manfaat kepada pemilih. Ketiga, perlawanan terhadap bangunan sistem politik yang mengekang hak-hak politik warga negara. Keempat, minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berjalan.
"Kemudian, ada masalah mal-administrasi atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih," kata dia.
Keenam, lanjut dia, masalah teknis individu. Artinya orang lebih memilih jalan-jalan dibanding datang ke TPS. Kemudian terakhir, masalah kejenuhan masyarakat.
"Karena pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada Pilkada serentak ini dilakukan dalam waktu tenggang yang tidak lama, itu yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke TPS-TPS," tuturnya. (ase)
