- Bayu Nugraha / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, akan memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait permasalahan surat keterangan di Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, masalah suket yang diduga palsu banyak terjadi saat pemungutan suara 15 Februari lalu.
"Ya begitu harus diantisipasi. Harus dilakukan pembenahan. Supaya putaran kedua enggak ketemu lagi begitu. Masa barang palsu dimasukin," kata Taufik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu 26 Februari 2017.
Dirinya pun sudah memprediksi permasalaham suket akan terjadi pada Pilkada DKI Jakarta."Kita akan panggil Dukcapil. Karena saya sudah bilang dari awal. Suket itu biang keladi ketidakbaikan pilkada kalau enggak terbuka," katanya.
Permasalahan suket, katanya, adalah permasalahan identitas warga. Dalam undang-undang, kalau suket pilkada seharusnya ditulis suket untuk Pilkada.
"Ada suket yang pengganti KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang belum kelar dibuat," katanya.
Taufik, yang juga menjadi anggota Timses pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, juga mendapatkan laporan pelanggaran terkait suket.
Dalam hal suket diduga palsu, ia pun menyebut anggota KPPS (Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara) ada yang tidak netral dan kurangnya pemahaman dalam hal suket.
"Saya kira ada dua. Satu enggak tahu. Satu enggak netral. Enggak netralnya ada. Kita punya datanya. Hampir semua wilayah ada temuan," katanya.
Terkait jumlah partisipasi Pilkada yang menyentuh angka 75 persen, Ketua DPD DKI Partai Gerindra ini menyebut seharusnya bisa lebih. Namun, ia mengapresiasi kinerja KPU DKI yang sudah cukup baik.
"Mestinya bisa. tinggal sosialiasinya yang harus lebih kreatif lagi. Kita pun ikut sosialisasikan betapa pentingnya Pilkada bagi dirinya sendiri," ujarnya.
Taufik berharap, dalam putaran kedua nanti angka partisipasi masyarakat meningkat. "Kita harap meningkat, walaupun angka 75 persen sudah bagus," kata dia. (ren)
