- VIVA.co.id/ Linda Hasibuan.
VIVA.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lebih baik dari Pilkada 2012. Dari catatannya, pada 2012, angka partisipasi masyarakat untuk ikut Pilkada sebesar 65 persen. Sedangkan, dalam Pilkada DKI Jakarta sebesar 75,75 persen.
"Lebih tinggi tahun sekarang. Dulu waktu putaran pertama 65 persen. Sekarang 75 persen lebih," kata Sumarno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu 26 Februari 2017.
Namun, dia berjanji KPU DKI Jakarta akan lebih masif dalam mensosialisasikan putaran kedua Pilkada DKI, yang direncanakan pada 19 April mendatang. Hal ini dilakukan agar angka partisipasi masyarakat meningkat.
"Memang ada peningkatan partisipasi tapi kita akui masih banyak warga tidak menggunakan hak pilihnya. Nanti ini harus kita dorong sosialisasi lebih masif agar mereka ikut berpartisipasi," katanya.
Sumarno pun memprediksi dalam putaran kedua, angka partisipasi masyarakat akan jauh lebih tinggi bila mengacu pada pilkada DKI 2012 yang juga dilakukan dua putaran.
"Biasanya putaran kedua lebih tinggi. Tahun 2012 dari 65 persen meningkat 68 persen," katanya.
Untuk membuat angka partisipasi masyarakat agar terlibat Pilkada lebih tinggi, pihaknya akan mengevaluasi beberapa hal yang memang menjadi masalah dalam putaran pertama.
"Semua menjadi prioritas. Ini harus simultan tidak bisa mengerjakan satu dan meninggalkan yang lain. Karena ini jadwal berhimpitan satu sama lain sehingga harus kerja cepat, karena waktu 19 April sangat sedikit," tutur Sumarno.
Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholders. Salah satunya dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) terkait permasalahan banyaknya masyarakat yang tidak bisa mencoblos.
"Iya makanya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. dari dinas kependudukan akan kita undang. Di sisi lain juga evaluasi perbaikan rekrutmen kpps yang kita tidak tugaskan lagi harus berjalan," ujarnya.
Masalah Pendataan
Sumarno membeberkan penyebab sulitnya sebagian masyarakat menggunakan hak pilih mereka, yang didorong beberapa hal. Salah satunya, pada saat pendataan, warga tersebut tidak memberikan akses kepada KPU.
"Karena ada faktor pemilih. Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tempat tertentu. Mengapa? Karena saat dilakukan pendataan mereka tidak memberikan akses. Maka di tempat itu jadi prioritas untuk pendataan pemilih," katanya.
Tak hanya itu, ia pun siap berkoordinasi dengan dinas Dukcapil terkait banyaknya permasalahan masyarakat yang menggunakan surat keterangan (suket) saat hari pemungutan suara.
Ia juga menepis kabar bahwa pihak KPU kekurangan formulir pemilih tambahan, yang sempat dikeluhkan oleh tim sukses pasangan cagub dan cawagub.
"Suara suara kita lebih kok. Di tingkat PPS Kelurahan disiapkan 100 lembar, jadi kalau kurang di TPS akan di drop dari Kelurahan jadi bukan hanya 20 formulir saja setiap TPS," kata Sumarno. (ren)
