- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak memikirkan sumber pendanaan pembangunan moda transportasi kereta angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) di Jakarta.
Proyek yang tahap pertamanya (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia (HI)) saat ini telah selesai 65 persen itu, akan dilanjutkan ke tahap dua pada 2019, usai tahap pertama tuntas dan dioperasikan. Sementara tahap ketiga, atau jalur timur - barat, direncanakan baru mulai dibangun pada 2020.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, Jokowi berpandangan, tahap kedua yang akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia (HI) - Ancol Timur dan tahap ketiga yang akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat - Balaraja, Banten, bisa didanai pinjaman asing seperti halnya tahap pertama yang didanai pinjaman Jepang.
Hal itu akan membuat tahapan-tahapan awal pembangunan, seperti pengkajian jalur, bisa segera dikerjakan. Dengan demikian, saat dana telah tersedia penuh, konstruksi fisik MRT bisa segera dimulai. Proyek MRT tak perlu baru dimulai saat pendanaan telah tersedia penuh. Pengerjaan tahap lanjutan MRT, menjadi tak tertunda hingga 26 tahun seperti halnya tahap pertama.
"Beliau (Jokowi) katakan, jangan pikirkan dana," ujar Ahok usai bersama Jokowi meninjau pengerjaan konstruksi bawah tanah MRT di bakal Stasiun Setiabudi, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.
Menurut Ahok, hal itu dimungkinkan karena ada banyak juga negara yang tertarik memberikan pinjaman untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sementara, saat telah beroperasi, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI selaku pemerintah daerah di mana MRT beroperasi akan menjalankan mekanisme subsidi Public Service Obligation (PSO). Hal serupa telah dijalankan pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional layanan TransJakarta sejak 2004.
Adanya PSO akan membuat pengguna MRT nanti tidak perlu membayar langsung harga tiket mahal supaya biaya operasional MRT terpenuhi. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah melakukan subsidi yang membuat harga tiket MRT dapat ditekan hingga terjangkau.
"DKI tanggung PSO itu dari pelaksanaan aturan ERP (electronic road pricing/jalan berbayar elektronik) nantinya. Sehingga terjadi administrasi keadilan sosial kan," ujar Ahok. (mus)
