- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarif, memuji pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, soal aksi boikot sejumlah fraksi di DPRD DKI terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Djarot berencana menghubungi Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi, untuk melobi seluruh fraksi agar mengurungkan niatnya dan tak menghentikan kerja sama dengan pemerintah.
"Saya pikir lebih bijak pendapat Pak Djarot. Katanya akan mengutus Ketua DPRD untuk melakukan pendekatan ke fraksi-fraksi. Kami tunggu. Lebih bijaksana Pak Djarot, lebih adem," kata Syarif saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 23 Februari 2017.
Adapun soal pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait boikot itu, menurut Syarif, sudah bisa diperkirakan. Itu lantaran karakter Ahok, sapaan Basuki, yang kerap membuat gaduh selama menjabat gubernur.
Padahal, kata Syarif, empat fraksi di DPRD hanya meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri, soal status hukum yang disandang Ahok, setelah aktif kembali bertugas sebagai gubernur. "Ya seperti biasa kan Ahok punya logika berpikir sering kali tanda kutip suka buat gaduh. Selalu tidak heran," kata Syarif.
Syarif mengatakan, selama pemerintah pusat tidak mengeluarkan kepastian status hukum terhadap Ahok, empat fraksi di DPRD tetap menghentikan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI. Terlebih apabila ada rapat-rapat komisi yang berhubungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat kerja itu bisa berimplikasi terhadap fungsi legislasi dan pembahasan anggaran. "Kami tidak akan kerja bersama SKPD dan pembasan Raperda atau hal- hal yang sangat sterategis. Memang anggaran (setelah disahkan) belum ada pembahasan tapi pengawasan (pemerintahan) tetap berjalan," katanya.
Dalam salah satu program di televisi, Rabu, 22 Februari 2017, Ahok menanggapi pertanyaan tentang aksi boikot DPRD yang akan menghentikan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok menganggap, aksi boikot itu lebih mudah diatasi dibanding dengan aksi DPRD sebelumnya yang menggulirkan hak angket atas APBD 2015. "Kalau boikot cuma empat (fraksi). Saya waktu potong anggaran Rp12 triliun semua partai malah (menolak). Itu lebih susah," kata Ahok. (ren)
