- Fajar GM
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. alias Ahok menyinggung tindakan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang terjadi di masa kepemimpinannya.
Korupsi dibongkar pada 2015. Hal itu menyebabkan terjadi kekisruhan pengesahan APBD. Karena tidak tercipta kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD, akhirnya APBD DKI disahkan dengan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurut Ahok, belajar dari pengalaman, ia terpikir untuk menggunakan alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum di Jakarta. Fasilitas yang dibangun tidak lagi menggunakan APBD.
Namun, menggunakan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan swasta. Seperti yang dilakukan Pemprov DKI yang membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan dana itu.
"Dulu itu susah pakai APBD. APBD sukanya dipakai buat beli UPS, meja pingpong," ujar Ahok, saat meresmikan RPTRA Baung, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2017.
Meski demikian, menurut Ahok, karena sejak 2015, APBD ia klaim telah minim dari penyelewengan anggaran, mulai 2016, dia juga menganggarkan pembangunan RPTRA di APBD.
Ada 23 RPTRA yang dibangun 2015. Di APBD 2017, ada anggaran pembangunan 100 RPTRA. Sehingga, jika ditotalkan, saat ini sudah ada 184 RPTRA, termasuk RPTRA Kalijodo yang ia resmikan Rabu kemarin, 22 Februari 2017. Terdapat 123 RPTRA yang dibangun APBD, dan sisanya, RPTRA yang dibangun menggunakan dana CSR dan kewajiban pengembang.
Sementara itu, RPTRA Baung yang ia resmikan saat ini dibangun dana CSR PT Nestle Indonesia. Sebagian timbal balik, Nestle diperkenankan menggunakan beberapa area di RPTRA untuk mempromosikan produk mereka.
"Nestle boleh pakai ini semua, asal gratis, (memberikan RPTRA secara cuma-cuma ke pemerintah)," ujar Ahok. (asp)
