Djarot Sebut Ancaman Boikot DPRD Bermuatan Politis

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat pantau sungai.
Sumber :
  • Ade Alfath - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menganggap pemboikotan empat fraksi DPRD DKI menolak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap bermuatan politis. 

Politikus PDIP Kritik Soal Anggaran Sirkuit Formula E Naik Rp10 Miliar

Menurutnya, empat fraksi yang diketahui merupakan partai yang berseberangan dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017 ini, terkesan hanya mementingkan kelompoknya saja. 

"Artinya jangan semua dikaitkan dengan Pilkada tapi kepentingan itu jauh lebih besar, yaitu bagaimana tentang fungsi DPRD sebagai wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat," kata Djarot di Balai Kota, Rabu, 22 Februari 2017.

Sirkuit Formula E Pakai Bambu, Gilbert-PDIP Tuding Anies Bohong Lagi

Meski pemboikotan tersebut merupakan imbas dari aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur, bukan berarti rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga berhenti. 

Ia meminta kepada empat fraksi itu untuk mengurungkan niatnya, dan melakukan rapat kerja bersama dinas-dinas terkait. Hal itu karena masih banyak pembahasan rancangan peraturan daerah antara pemerintah dan legislatif. 

Cek Fakta: Anies Resmi Ditahan KPK

"Kami mengimbau rapat-rapat itu tetap lah dengan SKPD, tentunya fraksi yang lain bersedia ikut rapat dengan SKPD. Untuk apa, sekarang prioritas pembahasan beberapa raperda yang telah diajukan eksekutif," katanya. 

Empat fraksi DPRD yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKB dan PKS mengancam bakal menghentikan hubungan kemitraan dengan eksekutif, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan DPRD ini terkait status Ahok sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Sebab, bila Ahok tetap bertugas menjalankan pemerintahan dikhawatirkan tidak sah secara hukum. 

"Jadi selama tidak jelas, legislatif berisiko mau membahas apa pun. Tidak ada rapat kerja dengan eksekutif dan kegiatan lain-lainya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, Senin, 13 Februari 2017. (mus)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya