- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Sekelompok orang menggelar aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin, 20 Februari 2017. Mereka mendesak Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, dipecat dari jabatannya. Bagaimana tanggapan Sumarno?
"Iya, saya juga dapat itu informasinya kalau ada yang mendemo ke Bawaslu minta saya dicopot. Capek saya menanggapi yang seperti itu. Fitnah itu lebih kejam dari pada tidak memfitnah," kata Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta.
Ia mengaku sering menjadi sasaran tembak dari pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Terlebih lagi serangan yang dilontarkan melalui media sosial.
"Iya gak apa-apa. Saya sudah sadar itu salah satu risiko. Risiko saya. Saya itu oleh pendukung nomer 3, saya dianggap pro Ahok. Apalagi ada kejadian yang di Situng itu dari 7266 suara Anies-Sandi karena kesalahan upload kita rubah menjadi 266 itu. Sampai saya dibilang apakah saya tidak takut dosa, di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban karena menghilangkan 7000 suara Anies untuk kepentingan Ahok," ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Sumarno, ketika lembaganya menunjuk presenter TV swasta Tina Talisa dan Eko Prasojo sebagai moderator pada debat kandidat kedua yang difasilitasi oleh KPU DKI, Sumarno sempat dibilang sebagai pendukung pasangan calon nomer urut satu, Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Saya dibilang pro Cikeas, karena Eko Prasojo dianggap orang dekatnya SBY, Tina Talisa itu orang Demokrat. Bahkan bahasanya 'Gurita Cikeas Melilit Ketua KPU DKI, haduuuhh," katanya sambil menghela nafas panjang.
Selain itu, katanya, ketika debat kandidat lalu, ia pernah menemani pasangan Ahok-Djarot di ruangan tunggu VVIP Gedung Bidakara sebelum pasangan calon lainnya datang.
"Dan itu saya difoto, kemudian disebarkan. Katanya saya pro pasangan Ahok-Djarot. Ditulis di situ saya bertemu dengan Ahok-Djarot. Lah, namanya juga saya sebagai tuan rumah, Ahok-Djarot datang duluan masa saya tidak temani? Masa saya harus kabur? Kan aneh," katanya.
Biarkan Saja
Dan hari ini, kata Sumarno, ia mendapat informasi bahwa ada sejumlah orang aksi demonstrasi ke DKPP mendesaknya dicopot karena telah berpihak pada salah satu calon dan dianggap berupaya menghalang-halangi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
"Biar sajalah. Kalau memang dipandang kami tidak sesuai dengan mekanisme, silakan saja, ada mekanismenya bisa ke Bawaslu. Kalau berkaitan dengan etika itu bisa ke DKPP, kalau terkait selisih soal perhitungan suara, bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi KPU itu menetapkan aturan itu dalam rangka betul-betul ingin memastikan bahwa yang menggunakan hak pilih itu adalah warga DKI Jakarta yang memang berhak memilih," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, hari ini sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Komunitas Masyarakat Jakarta untuk Keadilan (KMJK) menggelar aksi demonstrasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam tuntutannya mereka mendesak Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 lalu. (ren)
