- VIVA.co.id/Putri Firdaus
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai DPRD DKI mengorbankan kepentingan rakyat Jakarta dengan rencana memboikot hubungan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Rencana itu dilatarbelakangi ketidaksetujuan empat fraksi di DPRD, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), atas aktifnya kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai cuti kampanye selama 3,5 bulan. Ketidaksetujuan dikarenakan status Ahok, sapaan akrab Basuki, sebagai terdakwa penoda agama.
Menurut Djarot, pemboikotan hubungan, secara nyata akan menghambat pembahasan produk-produk legislasi. Akibatnya, Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk mengadministrasi kesejahteraan untuk rakyat, tidak akan dapat diterbitkan.
"Jangan karena seperti ini, beberapa teman di DPRD mengorbankan kepentingan rakyat. Jangan dong, enggak boleh dong. Enggak setuju (Ahok aktif kembali) boleh, tapi jangan mengorbankan kepentingan rakyat," ujar Djarot di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Februari 2017.
Djarot, yang merupakan pasangan Ahok sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 berpandangan, rencana, memiliki latar belakang politik. Kebetulan, empat fraksi yang memiliki rencana, adalah fraksi-fraksi partai politik (parpol) pengusung paslon lain saingan mereka.
"Menurut saya, sekali lagi, ini masalah politis," ujar Djarot.
Djarot meminta keempat fraksi mempertimbangkan rencana. Dalam Pilkada, setiap pihak bersaing memperebutkan kursi kepala daerah. Sementara dalam pemerintahan, setiap pihak seharusnya bekerjasama demi kesejahteraan rakyat.
"Saya minta, marilah kita dewasa dalam berdemokrasi. Tolonglah jangan semua aspek dipolitisasi hanya untuk satu tujuan, memenangkan Pilkada," ujar Djarot.
