TUTUP
TUTUP
METRO

DPRD Minta Mendagri Buat Surat Tertulis Soal Status Ahok

"Supaya jangan ada perselisihan dan sesuatu yang cacat hukum."
DPRD Minta Mendagri Buat Surat Tertulis Soal Status Ahok
Triwisaksana Meninjau RS Sumber Waras (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – DPRD DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat tertulis terkait status pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu menyusul status Ahok saat ini sebagai terdakwa perkara dugaan penistaan agama.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan Menteri Dalam Negeri baru mengeluarkan surat pemberhentian PLT Gubernur, tapi belum surat putusan pengaktifan kembali.

"Jadi yang kita minta dari Mendagri ada surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur, supaya jangan ada perselisihan dan sesuatu yang cacat hukum di kemudian hari," kata Sani ketika dihubungi, Jum'at 17 Februari 2017.

Sebelumnya, Empat Fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra, menolak melakukan rapat kerja dan evaluasi anggaran.

Menurut Sani, asalkan ada surat keterangan dari Mendagri soal status Ahok, DPRD akan menerima dan mematuhi apapun keputusan tersebut.  

"Asal ada surat tertulis, itu bisa jadi payung hukum bagi kita. Kalau Mendagri bilang tetap Ahok aktif dan ada surat tertulis kita akan ikuti aturan," ujarnya

Seperti diketahui, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penodaan agama. Pernyataannya terkait Surat Al Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP