- Moh Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini tidak ada praktik politik uang dalam Pilkada DKI 2017. Itu diyakininya berdasarkan pengawasan yang dilakukan hingga dini hari sebelum pencoblosan, Rabu, 15 Februari 2017.
"Sampai jam setengah 2 (dini hari) enggak ada, enggak ada karena UU ketat. Seandainya ada politik uang sangat-sangat tertutup sekali. Karena kalau terkena, baik yang menerima saja bisa kena sanksi," kata Tjahjo.
Tajhjo juga meyakini, proses Pilkada DKI 2017 kali ini berjalan dengan normal. Kekhawatiran sebelumnya soal penggunaan KTP ganda seperti yang pernah ditemukan di Bandara Soekarno Hatta dengan jumlah 36 buah, juga tidak terjadi.
"Enggak ada loh potensi yang menggunakan KTP ganda," kata Tjaho.
Selain itu, Tjahjo juga menegaskan bila masyarakat yang memiliki hak suara telah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Apabila memang tidak terdaftar, masyarakat bisa menggunakan E-KTP, tapi harus terlebih dahulu oleh Kelompok Penitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk dipastikan keasliannya.
"Jadi e-KTP itu kalau orang menuduh untuk pilkada sangat-sangat tidak mungkin. Karena sudah ada di DPT. Kemudian orang yang TPS ini saja tinggalnya enggak jauh-jauh jadi bisa dikondisi dengan baik," ujarnya.
Bamsoet Nilai Sistem Demokrasi Pemilu Langsung Perlu Dikaji Ulang karena Marak Politik Uang
Bamsoet menilai sistem demokrasi dengan pemilihan langsung perlu dikaji ulang karena sistem tersebut mendorong adanya demokrasi yang bersifat transaksional.
