Bawaslu Ingatkan Ahok-Djarot Tak Manfaatkan Jabatan

VIVA.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti mewanti-wanti, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, tidak menggunakan jabatan mereka di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan Pilkada DKI 2017.

Hal itu dikemukakan Mimah, setelah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana Ahok, sapaan Basuki, dan Djarot resmi kembali aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sejak Sabtu, 11 Februari 2017. 

"Kami meminta, mereka tidak menggunakan kewenangan maupun program pemprov untuk menguntungkan mereka, atau guna merugikan peserta pilkada lainnya. Kami juga akan ikut mengawasi,” kata Mimah, di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Senin 13 Februari 2017.

Ia mengatakan, larangan bagi calon petahana untuk menggunakan kekuasaannya diatur dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau dikenal dengan UU Pilkada.

Mimah mengatakan, Bawaslu juga bakal mengawasi dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, agar tidak melakukan kampanye selama masa tenang. 

"Kami akan mengawasi, agar tidak ada kegiatan apapun dari mereka yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung. Jika ada yang melanggar, akan kami tegur,” katanya. (asp)

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan

Tes PCR kedua, kata Junimart, dilakukan menjelang uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan yakni sebelum 14 Februari.

VIVA.co.id

9 Februari 2022