- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Akhiri masa tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, Sumarsono memamerkan capaian kerja dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan datang.
Untuk itu, ia pun mengajak sejumlah Kepala Dinas terkait yang mengurusi sektor - sektor penting pembangunan Jakarta untuk menjelaskan kepada publik.
Hal itu dilakukan dalam temu bersama awak media dalam silaturahmi dan perpisahannya sebagai pimpinan sementara di Ibu Kota sekitar 4 bulan.
"Saya memang lihat Jakarta ini luar biasa. Program yang saya tangani selama 3,5 bulan, saya banyak belajar. Saya simpulkan satu, Jakarta telah banyak dikerjakan dalam banyak hal dan ada yang harus dilanjutkan serta diperbaiki," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Kamis malam 9 Februari 2017.
Paparan pertama, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansah mengatakan, pembenahan transportasi secara makro telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 tahun 2007. Di mana aturan itu, menjabarkan mengenai pengembangan angkutan massal, peningkatan pelayanan publik dan pembatasan lalu lintas.
Angkutan massal, kata Andri, telah ditunjukkan dengan program pemerintah yang tengah membangun sejumlah sistem transportasi terintegrasi seperti Mass Rapid Transit, Light Rapid Transit dan revitalisasi Bus Rapid Transit (BRT).
Selain itu, Pemprov DKI masih menyusun rencana pemberlakuan sistem jalan berbayar atau biasa disebut electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalur protokol Jakarta.
"Sedangkan ERP sendiri sudah dalam proses tender dari tgl 23 juli 2016 - 3 agustus 2017. Tanda tangan kontrak 15 September 2017. Rencananya operasional akan dilaksanakan pada september 2018," kata Andri.
Selain masalah transportasi, Dinas Bina Marga pun memaparkan pekerjaannya selama 2016. Dinas yang mengawasi kondisi jalanan ini mengklaim telah memperbaiki jalan lingkungan hampir 2 juta meter persegi selama 2016.
Selain itu, pekerjaan yang saat ini tengah dikebut adalah menyelesaikan pembangunan jalan layang di koridor 13 khusus Transjakarta. Koridor yang rencananya rampung Juni 2017 akan dibangun eskalator dan lift di dua koridor yang memiliki halte cukup tinggi.
"Program ini akan terus berlanjut di 2017. Percepatan APBD yang sudah selesai ini akhirnya sudah ada aksi di lapangan," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI, Isnawa Adji, mengatakan, pekerja harian lepas atau biasa disebut 'pasukan oranye' menjadi tulang punggung saat melihat wajah sungai dan jalanan Jakarta jauh dari sampah.
Hal itu tak lepas dari tanggung jawab pemerintah yang menjamin kehidupan lebih layak dengan anggaran untuk PHL tersendiri sebanyak Rp723 miliar. Kebanyakan anggaran itu, kata Isnawa, disedot untuk upah 10.089 PHL.
"Sebelumnya tidak ada fasilitas penunjang dari Pemprov. Sekarang PHL mendapatkan prioritas rumah susun, KJP, BPJS, naik Transjakarta gratis dan pembayaran gaji lewat transfer bank. Yang pasti penggajian berbentuk cash less dan transfer ke rekening mereka, sudah tidak ada lagi pemotongan oleh koordinator," katanya.
Paparan lain kemudian disampaikan Dinas Sumber Daya Air. Program pengendalian banjir merupakan pekerjaan utama untuk memastikan air tidak lama menggenang di wilayah Jakarta.
Sarana dan prasarana seperti mesin pompa, alat berat dan kegiatan normaliasasi sungai merupakan sejumlah cara agar banjir tak selalu menjadi rutinitas tahunan untuk ditangani. Lewat Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat, Hendri, instansinya mengklaim telah mengurangi titik genangan sejak tahun 2015.
"Desember 2015 ada 486 lokasi titik genangan. Sampai Desember 2018 hanya ada 80 lokasi," kata Hendri.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, DKI menyebutkan pemberdayaan bagi anak-anak, perempuan dan lanjut usia juga menjadi perhatian. Dengan dibangun sebanyak 112 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di tahun 2017 akan menambah partipasi publik untuk kehidupan lebih baik.
Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Dien Emmawati, penduduk Jakarta sebanyak 10,2 juta jiwa, 34 persenn di antaranya adalah anak- anak, 48 persennya perempuan dan 7 persen merupakan warga lanjut usia.
"Visinya mencapai masyarakat Jakarta terpadu harmoni dan berperilaku baik. Kita ingin mencapai sebagai predikat kota layak anak," ujar Dien.
Terakhir paparan disampaikan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri. Menurutnya, Pemprov DKI telah melakukan pungutan pajak dengan asas keadilan. Berdasarkan sejumlah aturan yang dituang dalam Peraturan Gubernur, memberikan keringanan bagi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk beberapa objek.
Keringanan itu diberikan kepada rumah sakit dan sekolah milik swasta, bangunan milik warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan rusunawa, veteran pejuang kemerdekaan dan objek pajak yang berasal dari ahli waris atau hibah.
"Redistribusi pendapatatan dari orang mampu dan distribusikan kepada orang yang tidak mampu. Pajak berasaskan keadilan," kata Edi.
