- Eka Permadi/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Ketua Umum GNPF MUI, Bachtiar Nasir, Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin dan beberapa ulama lainnya menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di rumah dinasnya kawasan Jalan Denpasar, Jakarta, Kamis 8 Februari 2017.
Usai pertemuan tersebut, Wiranto menyampaikan apa saja yang menjadi pembicaraan kedua pihak. Salah satunya terkait dengan upaya menjaga keutuhan Indonesia ke depan.
"Pertemuan hari ini kelanjutan silaturrahmi Habib Rizieq dan kawan FPI, GNPF MUI bersama sama bagaimana memikirkan negeri ini aman. Supaya tenteram, teratur dan dapat melaksanakan visi misi pemerintahan dengan baik," kata Wiranto.
Purnawirawan jenderal TNI ini menambahkan dalam pertemuan kali ini dirinya mendapat penjelasan langsung terkait rencana aksi 11 Februari. Di mana ada banyak pemahaman yang berbeda selama ini.
"Akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap ini miskomunikasi. Hari ini komunikasi kami rajut kembali. Kami bersama sama sepakat mempertahankan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) dengan segala kemampuan kita," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga mengungkapkan, ada pembicaraan mengenai pemilihan kepala daerah yang akan digelar 15 Februari mendatang. Semua pihak sepakat untuk menjaga proses Pilkada agar berjalan dengan baik.
"Harapan rakyat tentunya Pilkada berjalan dengan aman, tertib, lancar, sukses. Aman berarti tidak terjadi apa apa. Tertib artinya mengikuti aturan yang berlaku. Sukses berarti dapat memilih pemimpin yang baik dan akhlaqul kharimah," ujarnya.
Wiranto pun mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang aksi 11 Februari mendatang. Ia meminta Rizieq, Pimpinan GNPF MUI dan para peserta aksi bisa menjaga keamanan dan ketertiban.
"11 Februari isunya menakutkan masyarakat, isunya ada macam-macam, nah sore hari ini kita tepis bersama. Tanggal 11 Februari tetap bisa kita jalani dengan aman tertib. Jangan sampai melangar hukum." (mus)
