Sumarsono Tinggalkan Masalah Baru untuk Ahok

Sumarsono saat ditunjuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mengaku telah berkomunikasi dengan Basuki Tjahajaja Purnama terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya saat menjadi pimpinan sementara di Ibu Kota.

Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022

Komunikasi terakhir, kata Sumarsono, dia menyarankan kepada Gubernur non-aktif itu mengevaluasi kebijakannya soal perombakan jabatan setelah Ahok kembali aktif di Balai Kota.

"Saya memang menyarankan, sebaiknya dievaluasi kembali siapa tahu ada kesalahan dari saya,” kata Sumarsono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa malam, 7 Februari 2017.

Hasto dan Ahok Sampaikan Pesan Megawati untuk Politisi Muda

Meski demikian, Sumarsono mengatakan, bila Ahok nanti ingin merombak kembali pejabat, harus melalui tahapan persetejuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Sebagaimana diketahui, Soni begitu sapaan akrab Sumarsono, merupakan Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri yang ditugaskan sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Tetap ujungnya ke saya juga. Jadi, harus ada izin tertulis oleh Mendagri untuk eselon II, eselon III dan IV melalui Dirjen Otda, yang juga mantan Plt Gubernur DKI," ujarnya.

Ruko Milik Ahok di Medan Terbakar, Tiga Orang Alami Luka Bakar

Sumarsonono pun menegaskan, kebijakan-kebijakan yang tak bisa diubah Ahok setelah dia aktif kembali. Kebijakan itu seperti, anggaran bagi Badan Musyawarah Betawi dan rencana kenaikan dana operasional bagi pengurus RT/RW.

Anggaran Bamus Betawi, ujar Sumarsono, sudah disahkan dan digelentorkan sebanyak Rp2,5 miliar dalam APBD 2017.

"Karena barangnya sudah dicairkan dan sudah dikeluarkan Pergub tentang ikon Betawi dan saya silakan ke Pak Basuki, jawabannya terima kasih karena telah memberikan persoalan baru. Senang dia," ujarnya.

Bahkan dalam pembahasan kenaikkan dana operasional bagi RT/RW, antara Sumarsono dan Ahok terkesan tak ada perbedaan pendapat. Hal itu berbeda dari sebelumnya, di mana keduanya kerap kali tak sejalan soal arah kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Pelaksana Tugas dan Gubernur non-aktif.

"Jadi bayangkan, Pak Basuki itu setiap hari komunikasi sama saya, tapi tidak perlu saya sampaikan, hanya konsultasi program saja,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya