- istimewa
VIVA.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Edison Sianturi, mengatakan, penyebar informasi dengan menggandakan kartu tanda penduduk elektronik merupakan pelanggaran pidana.
Hal itu setelah dilakukan pengecekan dengan tiga nama yang diduga memiliki KTP oleh satu orang yang sama. Menurutnya, permasalahan itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian sebagai penegak hukum karena telah memalsukan bentuk fisik KTP.
Ketika diketahui, pasti pengganda KTP itu memalsukan blangko yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau dia mencetak blangko palsu, itu dendanya Rp1 miliar dan 10 tahun penjara," kata Edison di Balai Kota, Senin malam, 6 Februari 2017.
Edison memastikan, bahwa informasi KTP ganda yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Karena semua blangko KTP elektronik itu tidak ada di daerah. “Daerah tidak boleh mencetak, semua dicetak oleh Kemendagri," ujarnya.
Sebelumnya beredar di media sosial, tiga KTP dengan identitas berbeda diketahui digandakan memakai foto orang yang sama. Bernama, Mada, Saidi, dan Sukarno, akhrinya dengan ketiga indentitas itu KPU melakukan pengecekan ke masing-masing alamat yang tertera.
Hasilnya, ketiga orang itu merupakan berbeda dan tak sesuai dengan informasi yang dituding sejumlah pihak, penggandaan KTP ini digunakan untuk kepentingan Pilkada.
"Ketiga orang itu ada. Tenang-tenang di rumahnya," kata Edison. (hd)
