Menhub Keluarkan Ancaman Buat PO Bus yang Membangkang

Terminal Pulogebang, Jakarta Timur
Sumber :
  • Mohammad Yudha Prasetya/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan waktu seminggu untuk para PO (Perusahaan Otobus) Bus agar pindah ke terminal terpadu Pulogebang, Jakarta Timur. Waktu itu ditambahkan setelah dalam waktu sebulan masih banyak PO Bus yang belum pindah beroperasi ke terminal Pulogebang.

Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional RI Jadi 17, Simak Daftarnya

"Saya berikan waktu satu minggu lagi. Jika tidak pindah (pengoperasiannya) bukan izin bus-nya kita cabut tapi izin PO-nya kita cabut," kata Budi usai melakukan kunjungan ke terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Minggu, 29 Januari 2017.

Menurutnya, langkah tegas ini bukanlah sesuatu yang kejam. Sebab Kemenhub sudah memberikan waktu selama satu bulan untuk berpindah operasi ke terminal Pulogebang.

Heru Budi Apresiasi Kerja Sama Proyek MRT dengan Jepang, Nilainya Rp11 Triliun

"Kita bukan kejam. Kita sudah kasih waktu satu bulan dan tambahan satu minggu. Ini dilakukan supaya penumpang ini tidak bingung mau kemana," katanya.

Memang diketahui, Kemenhub memberikan waktu sebulan hingga 28 Januari 2017 kemarin agar seluruh PO bus yang terdaftar berpindah operasi di terminal Pulogebang. Waktu itu terhitung dari softlaunching terminal Pulogebang pada 28 Desember 2016 lalu.

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Gorontalo Senilai Rp437 Miliar

Dalam paparan yang disampaikan kepada Budi, saat ini baru 70 PO Bus dari total 120 PO bus yang baru pindah ke terminal Pulogebang.

"Oleh karenanya saya masih merasa 50 PO bus menjadi 70 PO bus, kalau bisa dikatakan belum apa-apa. Kalau dari 120 PO bus menjadi 115 PO bus itu baru prestasi. Jadi ini mohon menjadi perhatian bapak-ibu. Kita harus lakukan lebih baik," kata Budi.

Bahkan, ia sebelumnya melakukan kunjungan ke terminal Pulogadung dan ia mendapati masih ada dua PO bus masih beroperasi di sana.

"Saya tadi ke Pulogadung masih ada dua PO, Gunung Mulia dan Garuda Mas masih di sana. Oleh karenanya saya memerintahkan ke Dirjen Perhubungan Darat untuk mengerahkan feeder. Tadi tidak ada feeder di sana. Kita punya Damri dan PPD gratis kita berikan. Jadi tidak ada langkah yang waktu itu kita minta," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya