- Fajar Ginanjar Mukti/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengeluhkan tindakan penyesatan yang menurutnya dilakukan tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI saingannya di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017.
Ahok, sapaan akrab Basuki, enggan menyebut tim sukses mana yang ia tuduh telah melakukan penyesatan yang merugikan dirinya dan pasangannya, calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
Namun, menurut Ahok, penyesatan itu memanfaatkan pemberitaan yang salah yang telah diterbitkan sebuah media.
"Kalau di pasar suka dibilang 'coba cek toko sebelah'. Tapi kalau saya, bilang 'hati-hati sama toko sebelah, suka penyesatan," ujar Ahok dalam acara bedah buka 'A Man Called Ahok' di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017.
Pemberitaan yang dimaksud adalah perbandingan pernyataan Ahok dan data Pemerintah Provinsi DKI. Ahok, dalam sejumlah pernyataannya, kerap menyombongkan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah telah membangun 188 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Sementara, data Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Bencana (BPMPKB) DKI, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah yang mengelola RPTRA, menyebut baru ada 71 RPTRA yang diresmikan.
Menurut Ahok, pemberitaan itu menggunakan data yang benar. Namun, karena disisipi kepentingan politis, yaitu mengesankan dirinya berbohong, hal tersebut menjadi menyesatkan. "Saya betul baru resmikan 71 RPTRA. Tapi RPTRA yang sudah selesai, juga betul ada 188," ujar Ahok.
Ahok menjelaskan, jumlah RPTRA yang sudah dibangun tidak sebanding dengan jumlah RPTRA yang diresmikan karena dirinya sedang cuti dari jabatannya. RPTRA, sebagian besar dibangun dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Perusahaan-perusahaan itu, ingin Ahok sendiri pihak yang meresmikan RPTRA yang mereka bangun. Sehingga, sementara ia cuti, ada puluhan RPTRA yang tertunda peresmiannya. Ahok mencontohkan RPTRA Kalijodo yang dibangun di bekas lahan prostitusi terselebung Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara.
"Kalau saya sedang non-aktif, saya enggak boleh tanda tangan (prasasti peresmian) sebagai Gubernur," ujar Ahok.
