- Yunisa Herawati/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguatkan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam bentuk Peraturan Daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang juga pengganti sementara Basuki Tjahaja Purnama, Sumarsono, mengatakan selama ini aturan mengenai RT/RW hanya diatur dalam Peraturan Gubernur. Ke depan, Sumarsono menginginkan, peraturan tersebut lebih diperkuat dengan adanya peraturan daerah (Perda).
Untuk mengeluarkan perda, Pemerintah Provinsi harus berkonsultasi dulu dengan DPRD. Seperti diketahui, acuan dalam proses berjalannya administrasi di tingkat wilayah yang paling kecil itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman RT/RW.
"Kalau pergub terlalu lemah, makanya mau ditarik peraturan daerah RT/RW," kata Sumarsono di Yogyakarta, Sabtu, 14 Januari 2017.
Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, menilai Pemerintah Pusat belum detail merumuskan Undang-undang yang mengatur tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebab, aturan tersebut belum memberikan secara penuh mengenai wewenang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memutuskan kebijakan.
"Jakarta tidak terlalu tajam, apa khususnya. Ini agar mendapat dukungan (pemerintah pusat) dari segi biaya dan yang lain," katanya.
Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Sumarsono mengeluarkan wacana untuk menaikkan dana operasional untuk pengurus RT/RW di DKI Jakarta. Hal itu ia katakan, setelah mendapatkan keluhan mengenai dana operasional yang kecil, tak sebanding dengan kegiatan dalam melayani masyarakat seperti administrasi, pembinaan dan pengayoman. (ase)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
