TUTUP
TUTUP
METRO

Selama Jadi Gubernur, Ahok Belum Bisa Bereskan Harga Cabai

Saat ini, harga cabai tengah meroket.
Selama Jadi Gubernur, Ahok Belum Bisa Bereskan Harga Cabai
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  (VIVA.co.id/Fajar Ginandjar Mukti)

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemerintah Provinsi DKI yang sempat ia pimpin, belum mampu mengendalikan harga komoditas cabai. Hal itu, turut berkontribusi terhadap mahalnya harga komoditas itu belakangan di Jakarta pada khususnya ,dan di Indonesia pada umumnya.

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, Pemerintah Provinsi DKI yang ia pimpin bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat sejak November 2014, baru memfokuskan kepada upaya penstabilan komoditas pangan lain yang dianggap lebih utama, yaitu beras dan daging sapi.

PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, diinstruksikan menjadi penguasa pasar kedua komoditi. Sementara itu, cabai tak terprediksi akan mengalami kelangkaannya saat Ahok masih memerintah hingga harganya melambung belakangan.

"BUMD kita semua berfungsi dengan baik. Harga daging sapi, sudah oke. Kita hanya belum beres di (harga) cabai. Di bawang juga," ujar Ahok, berbicara kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok - Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 11 Januari 2017.

Meski demikian, Ahok berjanji hal yang sama tidak akan terjadi, jika ia dan Djaro terpilih dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017 - 2022.

Menurut Ahok, sebelum cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 28 Oktober 2017, ia telah mengonsepkan pembangunan perkulakan, atau pusat penjualan langsung komoditas pangan di dua lokasi, Pulo Gebang dan Kramat Jati.

Di sana, dengan mekanisme yang ia susun, komoditas pangan akan dijual secara langsung oleh distributor, tidak melalui pedagang lagi seperti di pasar biasa. Selain diusahakan komoditas yang dijual lengkap, harga yang ditawarkan juga adalah harga distributor.

Warga tak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh anaknya, atau gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang masuk ke rekening Bank DKI milik orangtuanya bisa membeli bahan pangan dengan harga terjangkau.

"Orang tidak mampu bisa beli dengan harga pabrik, harga distributor. Makanya, saya minta bapak dan ibu (pendukung) tetap semangat dan percaya Basuki dan Djarot ini oke. Diperpanjang kontraknya," ujar Ahok. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP