- Foe Peace
VIVA.co.id – Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melakukan penanganan terhadap 65 pelanggaran pada kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari seluruh laporan itu, ada 21 laporan yang tidak memenuhi syarat, 35 pelanggaran administrasi, dan dua pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu.
"Dua dugaan tindak pidana pemilu sudah kami serahkan ke pihak Kepolisian. Kemudian ada satu pelanggaran kode etik, dan ada enam pelanggaran lainnya," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.
Dari 65 kasus yang ditangani sentra Gakkumdu, terbagi menjadi 12 jenis pelanggaran, yaitu, penolakan atau gangguan kampanye, izin kampanye, daftar pemilih, pelibatan anak-anak, penggunaan fasilitas negara dan isu SARA.
"Ada juga iklan kampanye, kampanye di tempat ibadah, kampanye di luar jadwal, dugaan politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara dan kode etik," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa dalam tahap pembahasan pertama sentra Gakumdu, ada sebanyak 29 kasus yang sudah masuk ke tahap penyelidikan. Setelah dilakukan pembahasan kedua, diputuskan ada dua kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Laporan Paling Banyak dari Tim Sukses
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, menambahkan, paling banyak laporan pelanggaran pemilu datang dari tim sukses tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ada. Tim melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lawan politiknya.
"Di DKI Jakarta ini sudah semakin banyak laporan yang masuk menjelang akhir-akhir pelaksanaan pemungutan suara, pasangan calon ini, timnya sudah mulai datang ke kantor Bawaslu. Mereka melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Ini sudah mulai saling melaporkan. Kalau kemarin masih sepi, sekarang sudah mulai meningkat," katanya.
Mimah mengimbau agar seluruh petugas selalu berada di kantor. Karena jangan sampai tidak ada petugas di kantor saat tim peserta pemilu datang untuk melapor.
"Saya harap teman-teman pengawas pemilu, posisi kantor kita tidak boleh ada kekosongan. Semua harus hadir dan bergantian di tengah kesibukan kita untuk percepatan anggaran. Semua saya harap selalu stand by dan saya yakin teman-teman polisi dan jaksa selalu siap karena banyak timnya," katanya.
Ogah Usung Anies di Pilgub Jakarta, Gerindra: Kita Punya Jagoan Lebih Muda dan Fresh
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai
