- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan memiliki kebiasaan melihat data rincian rekening bank anak buahnya atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI.
Hal itu dilakukan saat ia menjadi Gubernur DKI aktif. Ahok, sapaan akrab Basuki, melakukannya supaya bisa mengantisipasi adanya aliran dana tidak wajar kepada PNS yang memiliki jabatan strategis seperti, pimpinan wilayah atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bukti adanya aliran tidak wajar kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk memberi sanksi demosi atau penghapusan jabatan kepada PNS.
"Saya berhak melakukannya, (kepala daerah) bisa suruh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Ahok, berbicara kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok - Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2016.
Ahok mencontohkan, saat menemukan ada aliran dana miliaran rupiah ke rekening seorang camat misalnya, dia bisa menyimpulkan camat itu menerima dana yang bukan penghasilan wajarnya sebagai PNS DKI. Camat bisa dicurigai menerima suap yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat pemerintah.
"Gila kalau camat penghasilannya Rp3 atau 4 miliar. Ini mah calo, saya pecat," ujar Ahok.
Menurut Ahok, ia memang melihat pola pejabat menggunakan kewenangannya untuk mendapat penghasilan di luar penghasilan resmi. Hal itu terbukti saat keharusan menggunakan metode transfer untuk setiap transaksi yang berkenaan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diterapkan, serapan anggaran DKI malah melambat.
Hal itu dikarenakan setiap lalu lintas transaksi bisa diselidiki, termasuk keberadaan uang komisi yang kerap menyertai setiap pencairan anggaran. Para PNS, lambat menggunakan anggaran karena mereka kini tidak mendapat komisi dari pemenang lelang untuk anggaran yang dicairkan.
"Pembelian tanah turun, enggak bisa beli tanah. Duitnya ada, tapi enggak bisa beli. Karena bingung enggak ada komisinya," ujar Ahok. (ase)
