- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengungkapkan kekhawatirannya terkait diikutsertakannya pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017.
Kendati saat ini keberpihakan PNS secara fisik dalam aktivitas kampanye tak begitu terlihat, namun ia menemukan adanya PNS menggunakan media sosial mempromosikan salah satu pasangan calon tertentu dengan slogan 'Pilihlah Yang Terbukti Bekerja'.
"Banyak akun-akun anonim. Kami sedang melacak akun (yang diduga) PNS tersebut," kata Syarif, Selasa, 6 Desember 2016.
Syarif yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno ini mengatakan, tantangan paling berat untuk memastikan PNS tidak berpolitik adalah konsolidasi birokrasi. Menurutnya, lelang terbuka bagi pejabat di lingkungan Pemprov DKI bukan tidak mungkin PNS berpihak ke salah satu calon tertentu.
"Dia kan pegang uang, yang punya kekuasaan. Kadang-kadang pejabat yang dipilih, gubernur kadang. Jadi sangat wajar lah. Ketika Jokowi terpilih (Gubernur DKI Jakarta) permohonan paling berat adalah konsolidasi birokrasi," kata Syarif.
Meski demikian, Ia mengapresiasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah saat ini sangat baik dalam hal cuti bagi petahana yang akan maju kembali dalam pilkada.
Syarif mengatakan, cuti selama tiga bulan dianggap efektif guna menjamin netralitas PNS karena dikhawatirkan akan mendukung atasannya. "Menjaga birokrasi dengan netralitas itu sendiri," ujar Syarif. (ase)
Ogah Usung Anies di Pilgub Jakarta, Gerindra: Kita Punya Jagoan Lebih Muda dan Fresh
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai
