- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding berkomentar soal relasi antara berkas perkara kasus dugaan penistaan agama calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinyatakan sudah lengkap atau P21 dengan aksi demo 2 Desember.
"Saya kira ini tidak bisa dilepaskan proses hukum yang dihadapi Ahok dengan aksi yang dilakukan. Karena itu kita melihat bahwa tekanan publik itu sungguh sangat kuat sehingga memang tidak bisa dilepaskan proses hukum itu," kata Sudding di gedung DPR, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016.
Ia menilai, masalah hukum menjadi tidak semata-mata murni soal penegakan hukum. Sehingga dalam konteks ini memang diakui tekanan publik mempengaruhi proses hukum terhadap Ahok.
"Ini bukan lagi hukum sebagai panglima, tapi hukum bisa berjalan didasarkan pada tekanan. Ini menjadi preseden dan saya lihat ini menjadi preseden penegakan hukum kita ke depan, ketika ada suatu masalah hanya didasarkan pada tekanan-tekanan publik," kata Sudding.
Meski begitu, ia menghargai dan menghormati yang sudah dilakukan intitusi penegak hukum. Tapi ia tetap memberikan catatan bahwa pola dengan mengarahkan massa yang begitu besar untuk memengaruhi penegakan hukum ke depan ini menjadi preseden buruk untuk proses hukum.
"Ini menjadi bahan evaluasi kita nanti dan sebagai sikap kritis kita nanti pada saat rapat kerja pada mitra komisi III," kata Sudding.
(mus)
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
