- Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Surat edaran permohonan dana dari warga terkait pengamanan di sebuah komplek di kelapa gading heboh di media sosial. Dalam surat tersebut, Ketua RW meminta para penghuni komplek elite ini untuk mengeluarkan dana Rp200 ribu agar anggota TNI dan Polri menjaga tidur mereka.
Dana tersebut berutujuan untuk operasional 20 anggota Brimob dari Polda Kalimantan Barat dan enam anggota TNI pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang. Isu demo yang akan digelar membuat pengurus RW 08 melakukan tindakan pencegahan.
Dalam surat edaran yang bernomor 025/RW-08/XI/2016 diperlukan dukungan dana operasional dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 minimal sebesar Rp120 juta.
Ketua RW 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, WJM Sutjipto kaget lantaran surat edaran yang ditandatanginya ramai di media sosial. Sutjipto menilai, jumlah Rp200 ribu dinilai kecil dan sifatnya hanya sukarela.
“Uang Rp200 ribu di sini enggak ada artinya. Sehari mereka minimum keluar duit Rp500 ribu. Siapa yang rela dan ikhlas ya silahkan bayar. Lagian buat mereka yang memang mau saja kok. Kalau yang enggak mau ya silahkan. Dari duit ini, kita bisa alokasikan berapa tenaga yang bisa dibutuhkan untuk datangkan personelnya," ujar Sutjipto di kantor pelayanan RW 08 di Kelapa Gading Jakut, Senin, 21 November 2016.
Hal tersebut dirasa wajar oleh Sujtipto mengingat peristiwa 98 enggan kembali terulang dan masuk ke lingkungannya. Ia menilai jika tidak dapat bantuan dari pihak yang berwajib, maka harus mencari bantuan.
“Jalur ini kan salah satu akses menuju Kelapa Gading dari sebelah barat, konyol kalau kita enggak preventif. Kita harus jaga-jaga juga. Tadinya satu warga cukup Rp50 ribu saja. Tapi belum tentu semua warga bayar. Mereka kan maunya pas pulang kerja langsung aman,” kata dia.
Tapi sampai saat ini dana sumbangan yang diminta pihak RW belum terkumpul. Ia menduga ada oknum yang sengaja menyebarluaskan surat tersebut dan menjadi ramai di media sosial.
"Ada oknum yang niat jelek. Saya sudah ditegor Danramil, Kapolres, Kapolsek, Wali Kota sampai Lurah. Kita bukan pengurus yang suka mintain duit. Kalau sudah terkumpul duit itu buat menjamu Polisi dan TNI,” ucap dia
KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli Rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat sebanyak 66 pegawai rutan KPK yang terlibat dugaan pungutan liar (pungli)
