- VIVA.co.id/ Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengatakan, Polri bersama TNI siap bersinergi dalam melakukan pengamanan di Indonesia. "Kami TNI, Polri akan jihad apabila ada yang mengganggu NKRI, mengganggu pemerintah yang sah. Panglima TNI dan Kapolri sudah komitmen. Kami siap laksanakan perintah," ujar Iriawan dalam konferensi pers, di Mapolda Metro Jaya, Senin, 21 November 2016.
Mengenai bantuan dari TNI terkait aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016, Iriawan menuturkan, hal tersebut memang sudah diatur dalam undang-undang (UU). "Jadi tentunya TNI akan back up maksimal dari berbagai unsur baik AD, AU dan AL," katanya.
Untuk jumlah personel pengamanan, mantan Kapolda Jawa Barat ini belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menyebutkan, pihaknya akan menambah jumlah personel jika aksi tersebut terlaksana.
"Hampir sama, mungkin ada tambahan kurang lebih lima ribu. Untuk jaga sentra ekonomi, perkantoran, maupun tempat lainnya. Sekarang 27 ribu, kemarin kan 21 ribu sekian," ujarnya.
Di tempat yang sama, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksamana mengamini ucapan Iriawan. Ia menegaskan, pihaknya akan mengerahkan kekuatan yang dimiliki TNI untuk membantu Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apapun yang diminta oleh Polda khususnya Kapolda, saya akan dukung semaksimal mungkin. Berapapun yang diminta kekuatan yang ada di saya, saya kasih," ujar Teddy.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sempat mendapat informasi mengenai adanya unjuk rasa yang bertujuan untuk menduduki Gedung DPR pada 25 November 2016. Unjuk rasa ini diperkirakan masih terkait dengan kasus dugaan penistaan agama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Bahkan Tito mengaku mendapat informasi adanya agenda politik lain, yakni rapat-rapat yang mengarah pada upaya makar. "Ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kami pelajari dengan agenda politik lain. Di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Tito di Mabes Polri. (ase)
