TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
METRO

Polisi Kembali Periksa Ketua Umum PB HMI

Mulyadi diperiksa terkait kericuhan pada demo 4 November lalu.
Polisi Kembali Periksa Ketua Umum PB HMI
Ketua PB HMI, Mulyadi P Tamsir, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. (Bayu Nugraha)

VIVA.co.id - Polda Metro Jaya kembali memeriksa Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi P Tamsir, Kamis, 10 November 2016. Penyidik memeriksa Mulyadi sebagai saksi terkait kericuhan pada demo 4 November lalu.

"Ya secara umumlah diperiksa kesaksian soal demo kemarin. Normatifnya soal kejadian demo ricuh kemarin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 11 November 2016.

Menurut Awi, penyidik juga ingin mengorek motif HMI ikut dalam aksi demonstrasi menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menistakan kita suci umat Islam, Alquran, tersebut.

"Apa ada yang menggerakan, apa ada yang memicu, apa ada sumber dana, dan apa ada perintah," kata Awi.

Awi menegaskan status Mulyadi masih sebagai saksi. Dia menilai Mulyadi mengetahui mengenai kericuhan dalam unjuk rasa yang digelar di depan Istana Negara tersebut.

"Yah namanya saksi, ya karena kesaksiannya melihat, mendengar, dan mengetahui," katanya.

Awi menambahkan bahwa dalam memeriksaa Mulyadi, penyidik mendasarkan pada video pemeriksaan digital forensik yang ada.

"Oh si anu memukul dengan ini, makanya kami tarik benang merahnya. Kami tidak sembarangan memanggil dan menangkap orang," kata Awi.

Sebelumnya, akibat kericuhan dalam unjuk rasa tersebut, lima kader HMI ditetapkan polisi sebagai tersangka, termasuk Sekjen PB HMI Amijaya Halim. Kelimanya diduga menjadi provokator yang menyebabkan unjuk rasa ricuh.

Sebelum pemeriksaan Mulyadi, polisi telah memeriksa Ketua HMI Jakarta Selatan Ary Safarimau dan pengurus HMI Jakarta Selatan Dicky Reza Wibowo pada Rabu, 9 November, kemarin.

Pasal yang disangkakan kelima tersangka tersebut adalah Pasal 214 KUHP Jo Pasal 212 KUHP tentang bersama-sama melakukan ancaman dan kekerasan kepada pejabat yang melakukan tugas dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (ase)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP