- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai unjuk rasa lanjutan yang dikabarkan akan diselenggarakan pada 25 November 2016, terkait kasus dugaan penistaan agama yang ia lakukan, tidak tepat dilakukan.
Menurut Ahok, Indonesia di masa kini telah menerapkan sistem demokrasi langsung. Indonesia menjadi negara yang menerapkan cara pemilihan langsung oleh rakyatnya untuk menentukan pemimpin mereka.
Dengan demikian, menurut Ahok, cara pengerahan massa sekadar untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada pemimpinnya dengan harapan pemimpin itu tidak lagi menjabat, adalah cara yang kurang tepat dilakukan.
Apalagi, jika massa yang hendak turun dikabarkan mencapai jutaan, berkali-kali lipat dari peserta unjuk rasa sebelumnya, pada 4 November 2016, yang jumlahnya berkisar di ratusan ribu orang. Hal itu membuat potensi timbulnya kerusuhan menjadi besar.
"Katanya bakal turun lima juta (orang). Kalau mau turun kayak begitu, ini negara bakalan pecah. Kita kembali ke zaman barbar lagi," ujar Ahok di Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Ahok mengatakan, cara yang tepat dilakukan rakyat yang tidak menyukai pemimpinnya adalah dengan tidak memilih lagi pemimpin itu di pemilihan umum selanjutnya. Di sanalah kedaulatan rakyat dijamin di sistem demokrasi. Di Jakarta, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar 15 Februari 2017.
Ahok mengatakan, rakyat Jakarta cukup tidak memilihnya di Pilkada DKI jika mereka memang tidak ingin dipimpinnya, yang dianggap penista agama. Upaya pengerahan massa sekadar untuk membuat dirinya diproses secara hukum supaya tidak lagi menjadi Gubernur adalah cara yang barbar.
"Sekarang kita ganti, yang sekali perang mati ratusan ribu, diganti dengan kertas suara. Kita enggak ada lagi zaman bawa-bawa massa. Semua ditentukan saat pemilihan. Istilahnya, peluru digantikan dengan kertas suara," ujar Ahok. (ase)
