- Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Aksi besar-besaran akan dilakukan massa Aksi Bela Islam untuk menuntut proses hukum dugaan penistaan agama gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Jumat 4 November 2016. Aksi ini menuntut pemerintah mengusut kasus ini dan memeriksa Ahok.
Mengenai aksi tersebut, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Anton Medan, menyampaikan sikapnya. Anton juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk menemui Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan. Perihal kedatangannya untuk membela Ahok, mantan narapidana itu pun dengan tegas membantahnya. Dia hanya ingin Indonesia, atau khususnya Jakarta, aman.
"Kedatangan saya terkait [aksi] 4 november. Ingin menyelamatkan negara saja lah. Kan ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Saya bingung tiap menit banyak sekali yang menghubungi saya meminta tolong. Nanti saya akan bicara semua," kata Anton kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin 31 Oktober 2016.
Datang dengan memakai batik kuning bermotif macan dan kacamata, Anton Medan mengancam akan mengerahkan massa bila unjuk rasa nanti berlangsung rusuh. "Saya akan melakukan hukum rimba kalau polisi dan TNI tidak bisa mengamankan. Polisikan formal tapi kalau selama ini ada yang bertindak sewenang-wenang dengan menjual agama. Islam itu tinggi jangan direndahkan. Saya Anton Medan beragama islam. Bukan Islam Anton Medan. Saya tidak tahu akan kerahkan massa atau tidak. Tapi massa pasti ada," ujarnya.
Berikut sikap Anton Medan terkait aksi yang diberi nama 'Bela Islam II'.
1. Bahwa telah beredar kabar akan berlangsung demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 yang diduga dimotori oleh Habieb Rizieq Shihab dkk.
2 Rencana demo tersebut telah dapat dideteksi berangkaian dengan pernyataan Ahok yang telah diketahui umum, dan Ahok pun telah meminta maaf kepada publik.
3. Ahok adalah Basuki Tjahaja Purnama, Gubemur DKI Jakarta, seorang keturunan Tionghoa dan non-Muslim.
4. Demo yang direncanakan mengerahkan massa sangat banyak itu oleh karenanya berkecenderungan membesar-besarkan persoalan dengan menghembus-hembuskan isu SARA, yang seharusnya justru disikapi dengan arif dan bijaksana.
5. Demo yang direncanakan tersebut oleh karenanya pula, dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah.
6. Perlu diimbau kepada para pendemo agar tidak menghembus-hembuskan isu SARA dan tidak mendiskreditkan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota).
7. Perlu diingatkan kepada para pendemo bahwa menghembus-hembuskan isu SARA dan mendiskreditkan pemerintah berpotensi melecehkan Pancasila.
8. Perlu ditegaskan kepada para pendemo bahwa melecehkan Pancasila artinya berhadapan dengan negara dan rakyat Indonesia.
9. Sadarlah, masih jaauuuh lebih banyak patriot penegak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga bisa melakukan demo turun ke jalan.
10. Mendesak Pemerintah dalam hal ini Polri sebagai aparat keamanan untuk menjamin rasa aman warga negara.
11. Mendesak Polri menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan Pancasila dan melakukan politisasi SARA yang mengancam keutuhan NKRI
12. Dikhawatirkan, jika Polri tidak menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan ideologi negara Pancasila, maka bisa saja sebagai anak bangsa yang mencintai Pancasila dan Merah Putih akan turun tangan bertindak menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini berpotensi mengakibatkan benturan horizontal.
13. Menghimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi
isu SARA.
Salam Persatuan dan Kesatuan
ANTON MEDAN.
