Fadli: Ahok Dipersoalkan dalam Kapasitas sebagai Gubernur
- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon enggan berkomentar banyak soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diminta agar tak banyak bicara oleh tim suksesnya.
"Tidak ada urusan sama dia. Yang jelas dia harus diproses hukum. Jangan sampai kasus penistaan terhadap agama, apalagi ada keputusan dari MUI kemarin, tak dilaksanakan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Menurutnya, kalau tak diproses aparat penegak hukum maka ada kekhawatiran timbul anarki. Apalagi kapasitas Ahok saat bicara soal ayat Alquran bukan sebagai calon gubernur tapi gubernur.
"Jadi harus dituntut dia sebagai gubernur. Jadi tidak ada urusan sama tim sukses. Ngapain tim sukses suruh dia berhenti ngomong. Itu sudah menistakan agama. Kalau tak diproses hukum akan terjadi anarki karena itu harus disalurkan melalui proses hukum," kata Fadli.
Ia mencontohkan ada kasus serupa di Bali. Seorang ibu rumah tangga harus ditahan di penjara selama 14 bulan karena mengatakan canang itu jijik dan kotor. Ibu tersebut dianggap menistakan agama Hindu.
"Sudah ada yurisprudensinya. Banyak contoh yurisprudensi lainnya," kata Fadli.
Saat ditanya apakah Gerindra akan memberlakukan hal yang sama agar calon gubernurnya tak banyak bicara, ia mengatakan hal itu tak diperlukan. Sebab baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno dianggap sudah piawai dalam berbicara di hadapan publik.
"Kita tidak ada yang seperti itu. Justru harus ungkapkan apa yang menjadi visi misi program mereka," kata Fadli.
Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung tentang larangan calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk melakukan sesi wawancara dengan sejumlah awak media.
"Saya memang melarang Pak Ahok untuk menolak jika diwawancarai oleh wartawan, karena khawatir ada ucapan yang kurang berkenan pun nantinya ditulis," kata Megawati.
Ahok dilaporkan banyak pihak atas tuduhan melakukan penistaan agama, karena mengutip surat Al Maidah yang dikaitkan dengan kebohongan dan pembodohan, agar umat muslim tidak memilih pemimpin dari kalangan non Muslim.
