TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
METRO
Pilkada DKI 2017

Kampanye di Luar Jadwal, Bawaslu DKI Akan Tegur Ahok

Bawaslu masih sulit menindak karena KPU belum menetapkan calon
Kampanye di Luar Jadwal, Bawaslu DKI Akan Tegur Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan akan merespons semua laporan yang masuk terkait pelanggaran calon di Pilkada DKI 2017. Termasuk laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon pertahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dilaporkan Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kemarin.

"Semua laporan akan ada tindak lanjutnya, sebagai kewajiban Bawaslu," kata Anggota Bawaslu DKI, M. Jufri, Sabtu, 8 Oktober 2016.

Kendati demikian, Jufri mengakui Bawaslu belum dapat berbuat banyak terhadap laporan Ahok. Pasalnya, Ahok sendiri masih berstatus bakal calon, dan penetapannya sebagai calon baru ditetapkan oleh KPU DKI 24 Oktober mendatang.

"Karena kampanye belum dimulai. Ada kekosongan kewenangan kami dalam mengawasi bakal pasangan calon," ujarnya.

Jufri berdalih, undang-undang membatasi kewenangan Bawaslu yang tidak bisa menindak bakal calon yang melakukan kampanye di luar jadwal. Bawaslu baru bisa menindak jika para pasangan bakal calon telah ditetapkan KPUD. "Kami sudah banyak (menerima) laporan, tapi dalam konteks Undang-Undang kami terbatas," katanya.

Sejauh ini, Bawaslu DKI hanya bisa mengimbau pasangan bakal calon agar tidak berkampanye di luar jadwal kampanye yang sudah ditentukan. Adapun masa kampanye, baru dimulai pada 28 Oktober 2016.

Dalam kasus Ahok, Bawaslu juga hanya bisa mengirimkan teguran dan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar bakal calon petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk berkampanye.

"Kalau kita lihat (video), Gubernur Ahok menggunakan pakaian dinas, yang kita lihat (agendanya) adalah kegiatan program Pemda DKI. Seharusnya Pak Gubernur tidak boleh menggunakan kewenangannya melakukan kegiatan terkait pemilihan kepala daerah," terangnya.

Menurut Jufri, dalam video Ahok dengan warga Kepulauan Seribu itu bisa ditengarai sebagai bentuk kampanye. "Boleh sosialisasi (program DKI), tapi tidak dalam konteks mengajak orang memilih atau tidak memilih," tegasnya.

Sebagaimana diketahui,  Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, di Jalan Danau Agung III nomor 5, Sunter, Jakarta Utara, Jumat 7 Oktober 2016.

Pelaporan itu menyusul video Ahok saat berbincang dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Dalam video itu, Ahok diduga melontarkan pernyataan terkait penistaan agama dan kampanye di luar jadwal.

"Kami melaporkan Ahok ke Bawaslu DKI karena dugaan menghina agama dan kampanye di luar jadwal di Pulau Seribu. Setelah menonton video pembicaraan Ahok di pulau seribu versi lengkap, dugaan penistaan agama yang sudah kami lapokan ke Mabes Polri justru semakin kuat," kata Anggota Tim Advokat ACTA Habiburokhman saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Jumat malam 7 Oktober 2016.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP