TUTUP
TUTUP
METRO

Program Rutin Pemprov DKI Ini Jadi Sorotan DPRD

"Sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya oleh Dinas Tata Air DKI?"
Program Rutin Pemprov DKI Ini Jadi Sorotan DPRD
Ilustrasi Sidang Paripurna DPRD DKI (Fajar GM - VIVA.co.id)

VIVA.co.id – Sejumlah program yang dianggarkan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI dianggap tak kunjung menunjukkan hasil yang baik. Program itu, terutama berkaitan dengan tindakan penanggulangan bencana banjir.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD DKI, dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017, mempertanyakan hal itu.

Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), misalnya, sebelumnya ditargetkan tuntas pada tahun 2014. Namun, karena masalah pembebasan lahan, pengerjaan program yang bertujuan mengurangi debit Kali Ciliwung yang kerap meluap masih belum selesai.

"Fraksi Partai Golkar mencermati beberapa program yang bersifat rutin, namun secara nyata hasilnya belum dapat dirasakan," ujar anggota fraksi Partai Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Oktober 2016.

Hal lain yang disoroti adalah banyaknya anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan waduk, situ, dan embung. Meski dianggarkan setiap tahun, nyatanya, banjir masih merendam sejumlah kawasan di Jakarta setiap tahun juga.

"Sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya oleh Dinas Tata Air DKI?" ujar Judistira.

Menurut Judistira, fraksi Partai Golkar melihat material pengerjaan dinding turap telah ditempatkan di sejumlah kawasan bantaran yang telah disterilkan dari bangunan, seperti paku bumi. Namun, tak terlihat ada pengerjaan. "Sampai kapan program ini akan dilaksanakan," ujar Judistira.

Lebih lanjut, fraksi Partai Golkar memberi apresiasi terhadap alokasi belanja urusan kesehatan yang mencapai 11,08 persen dari total RAPBD-P DKI 2016 sebesar Rp62,91 triliun. Alokasi tersebut lebih besar dari alokasi untuk belanja urusan yang sama pada APBD DKI 2015.

Sorotan diberikan kepada jumlah belanja modal yang hanya mencapai 22 persen, lebih kecil dari belanja pegawai yang mencapai 37,45 persen atau Rp21,484 triliun.

"Fraksi Partai Golkar juga perlu mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI selalu memperbaiki struktur APBD pada tahun-tahun berikutnya sehingga terlihat APBD lebih pro terhadap masyarakat," ujar Judistira.

Sebagai informasi, APBD-P DKI 2016 diusulkan turun 6,34 persen atau Rp4,25 triliun dari APBD DKI sebesar Rp67,16 triliun.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP