- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rela tak terpilih kembali menjadi gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 karena gencarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penggusuran.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, penertiban terkait normalisasi sungai merupakan pelaksanaan visi 'Jakarta Baru'. Visi itu ia kampanyekan bersama mantan Gubernur DKI Joko Widodo dalam Pilkada DKI 2012.
Ahok menyebutkan, lebih memilih melaksanakan janji kepada warga untuk membuat Jakarta bebas banjir, dengan melakukan normalisasi sungai, daripada sekadar mencemaskan peluangnya menjadi gubernur DKI kembali.
"Soal kepilih (atau) enggak kepilih, urusan kedua. Buat apa kamu (warga) pilih saya jadi gubernur tapi sungai, semua, enggak rapi (janji kampanye tak terlaksana)?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 5 Oktober 2016.
Lebih lanjut, Ahok berpandangan, penertiban bangunan di bantaran-bantaran sungai adalah satu-satunya cara untuk membuat Jakarta bebas banjir. Keberadaan bangunan tak jarang mempersempit lebar aliran sungai, misalnya Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri.
Ahok mengatakan, Pemprov DKI juga tidak sembarangan melakukan penertiban. Penertiban baru dilaksanakan setelah rumah susun yang akan menjadi tempat relokasi warga siap ditempati. Penertiban Bukit Duri yang baru dilakukan Rabu, 28 September 2016, misalnya, dilakukan karena Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, telah siap ditempati. "Saya kan disumpah untuk ngerapihin Jakarta. Kamu (warga) minta saya ngerapihin Jakarta," ujar Ahok.
Sebagai informasi, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dalam rilis hasil surveinya mengungkapkan, elektabilitas Ahok mulai mengalami penurunan pada Juli 2016. Penyebabnya adalah penggusuran seperti yang dilakukan di kawasan Rawa Jati dan Bukit Duri.
Elektabilitas Ahok pada Juli 2016 adalah 49,1 persen. Sementara, pada Maret 2016, elektabilitasnya masih 59,3 persen. Pada Oktober, elektabilitas Ahok adalah 31,4 persen.
