TUTUP
TUTUP
METRO

Ahok: APBD Perubahan DKI 2016 Turun Rp4,25 Triliun

Penyebabnya karena pajak daerah dan pendapatan asli daerah.
Ahok: APBD Perubahan DKI 2016 Turun Rp4,25 Triliun
Ahok Siap Pimpin Jakarta (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Dalam sidang paripurna, Ahok sapaan Basuki mengatakan total APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 turun sebesar Rp4,25 triliun atau 6,34 persen dari Rp67,16 triliun menjadi Rp62,91 triliun.

"Menurunnya pendapatan itu disebabkan karena pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penyesuaian dari APBD sebelumnya sebesar Rp820,82 miliar, atau berkurang dari Rp39,32 triliun menjadi Rp38,50 triliun atau turun sebesar 2,09 persen," kata Ahok di Gedung DPRD, Selasa 4 Oktober 2016.

Ahok menjelaskan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp465,26 miliar atau 58,89 persen dari Rp790,00 miliar menjadi Rp324,73 miliar.

"Selain itu, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan sebesar Rp1,29 triliun atau 22,63 persen dari Rp5,72 triliun menjadi Rp4,42 triliun," kata dia.

Terhadap perubahan itu, Pemprov.DKI pun memangkas anggaran terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.

Meskipun begitu, pada APBD P 2016 ini, kata Ahok, Pemprov menambah anggaran untuk peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat, berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan bagi penerima KJP yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pemenuhan kebijakan pemerintah pusat, serta penyelesaian program dan kegiatan yang memfokuskan untuk memenuhi target RPJMD 2013-2017.

"Selain itu, penambahan anggaran direncanakan untuk memenuhi kekurangan belanja jasa telepon, air, listrik, dan internet (TALI), penambahan operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan, serta penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk untuk pembayaran hutang sesuai dengan hasil audit BPK," kata dia.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP