- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengatakan, perampungan pembangunan moda transportasi kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, akan terlambat.
Moda transportasi yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu tidak akan bisa beroperasi bersamaan dengan LRT yang dibangun pemerintah pusat melalui PT Adhi Karya.
LRT Jakarta akan dibangun di tujuh koridor dengan jalur Velodrome - Rawamangun - Kelapa Gading sepanjang 5,8 Kilometer menjadi prioritas. Sementara LRT yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat telah dimulai pembangunannya dengan jalur Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang dan Cawang- Dukuh Atas sepanjang 42,1 Kilometer.
"Kami sampaikan kami akan terlambat sedikit," ujar Ahok di lokasi pembangunan stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat 30 September 2016.
Menurut Ahok, proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2015 membuat Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa seperti pemerintah pusat yang langsung bisa menunjuk Adhi Karya sebagai BUMN untuk mengerjakan proyek.
Pemerintah Provinsi DKI baru bisa menunjuk Jakpro setelah adanya revisi perpres dan Perpres Nomor 79 Tahun 2016 yang merupakan revisi atas Perpres Nomor 99 Tahun 2015, baru ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Agustus 2016 lalu.
Dengan dasar itu, Jakpro telah melakukan prakualifikasi. Menurut Ahok, Jakpro bisa memulai kontrak pekerjaan dengan pemerintah pada 17 Oktober 2016. Sementara Adhi Karya telah mulai melakukan pembangunan sejak 9 September 2015 silam.
"Dalam perpres (lama), enggak ada (aturan) BUMD boleh ditunjuk langsung," ujar Ahok.
