- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI 2017 menjadi perhatian sejumlah lapisan masyarakat, termasuk para advokat. Kumpulan pengacara muda yang tergabung dalam Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) berharap Pilkada DKI 2017 mendatang akan berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan terhindar dari politik uang.
Untuk itu, HAMI membuka lima posko pengaduan kecurangan pilkada untuk mengawasi pelanggaran pilkada, terutama politik uang. Lima posko tersebut tersebar di lima titik wilayah Jakarta.
"Politik uang itu jadi racun dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Pilkada Jakarta yang menjadi sorotan luas ini, kami harap menjadi momentum bagi kita semua untuk menghilangkan praktik-praktik culas politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi," kata Ketua DPD HAMI DKI Jakarta Aldwin Rahadian di Jakarta, Rabu, 28 September 2016.
Aldwin mengatakan, maraknya politik uang dapat membuat para peserta pilkada memanfaatkan bantuan dari para pengusaha. Nantinya jika terpilih, yang dipikirkan kepala daerah adalah bagaimana membalas budi para penyumbang dan memutar otak untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya saat kampanye.
Dengan begitu, rakyat tidak lagi jadi prioritas. Mengharap gaji sebagai kepala daerah tidak mungkin, makanya hal tersebut dapat memicu kepala daerah yang terpilih melakukan korupsi.
"Kita berharap Pilkada Jakarta zero money politic, agar jadi contoh bagi daerah lain. Kami berikhtiar untuk ikut mewujudkannya dengan ikut mengawasi jalannya Pilkada Jakarta," kata Aldwin.
Ogah Usung Anies di Pilgub Jakarta, Gerindra: Kita Punya Jagoan Lebih Muda dan Fresh
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai
